Skip to main content

Terkendala Biaya, Proyek Underpass Mayjend Sungkono Terancam Molor

SURABAYA (Mediabidik) – Pembangunan proyek underpass di jalan Mayjend Sungkono Surabaya walaupun sudah berjalan, ternyata masih terkendala masalah pendanaan. 

Pasalnya proyek sepanjang 473 meter dengan lebar 18 meter dan tinggi 5,5 meter yang dikerjakan dengan system urunan oleh 20 investor yang tergabung dalam DPD REI Jatim masih belum terkumpul seratus persen. Hal itu disebabkan masih banyak pengembang yang belum membayarkan dana urunan untuk pembangunan underpass.

"Kalau untuk saat ini sudah terkumpul Rp 38 miliar untuk pembangunan saat ini, yang masih belum ada dananya sekitar Rp 36 miliar," ucap Project Manager PT PP Sholeh Indra Wibawa, Selasa (4/7/2017).

Oleh sebab itu, pihaknya meminta Pemkot Surabaya untuk ikut menagih agar pengembang yang sudah berkomitmen untuk menyumbang agar segera mengumpulkan uangnya ke DPD REI Jawa Timur dan diserahkan ke kontraktor pelaksana yaitu PT PP. 

"Sebab anggaran dana tersebut akan menentukan proyek underpass ini bisa rampung tepat waktu atau tidak. "Kalau anggaran dananya lancar tentu akan bisa tepat waktu selesainya," ucap Sholeh.

Lebih lanjut Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyebutkan Pemkot akan ikut membantu bicara dengan pengembang di wilayah Surabaya Barat yang belum menyerahkan dana untuk sumbangan pembangunan underpass Mayjend Sungkono.

"Kita akan menghitung kekurangannya berapa. Pengembang memang beberapa ada yang belum membayar, kita akan undang lagi mereka agar mau segera membayarkan uang untuk underpass. Saya tahu kok uangnya mereka itu berapa, ada datanya," ucap Risma.

Lebih lanjut, disampaian Risma, kekurangan dana untuk proyek underpass ini juga tidak sebanyak anggaran dana yang sudah digunakan saat ini. Dan Risma sudah berkomitmen untuk tidak akan menambal dengan APBD melainkan akan mengundang kembali untuk pengembang yang belum membayar.

"Biasanya nggak banyak, karena nggak butuh konstruksi utama, hanya membuat tebing-tebing saja. Strukturnya sudah selesai," katanya.

Dikatakan Risma adanya underpass dan overpass ini akan membantu melancarkan lalu lintas. Jika sudah jadi semua di awal tahun 2018 mendatang, tidak akan ada kemacetan di Mayjend Sungkono. Sebab kendaraan dari arah TVRI jika akan ke Jalan HR Muhammad biasanya harus menunggu traffcit light sampai empat kali. Begitu juga dengan yang dari arah tol ke Kupang Indah dan sebaliknya, mereka harus memutar dulu agar bisa ke arah tujuan mereka. Jika sudah jalan underpass dan overpass ini maka akan tinggal lurus saja tanpa ada memutar dan juga crossing. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni