Skip to main content

Nurhayati Resmi Daftar Bacagub Jatim Di Partai Demokrat

SURABAYA (Mediabidik) - Anggota DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf yang mendaftar sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jatim melalui Partai Demokrat Jatim. 

Nurhayati yang tiba di DPD Demokrat Jatim bersama pendukungnya dan juga DPC Demokrat Malang, beserta bersama DPP Demokrat langsung diterima oleh Sekertaris DPD Demokrat Jatim, Renville Antonio, ketua Koordinator Pendaftaran Bacagub Demokrat Jatim, Ir Maskur dan Kuswanto sekertaris pendaftaran.

"Saya mendaftar sebagai bacagub ke Kantor DPD Partai Demokrat Jatim ini, ibaratnya di rumah sendiri. Dimana, saya ikut bersama-sama membangun Partai Demokrat," kata Nurhayati usai mengambil formulir pendaftaran bacagub, Rabu (12/7). 

Dia mengaku keinginan maju di Pilkada Jatim, semata-mata karena ingin melanjutkan kepemimpinan Soekarwo (Pakde Karwo) yang sudah 10 tahun memimpin Jatim. Alangkah ruginya jika Partai Demokrat tidak dapat meneruskan program kerja Pakde Karwo yang sudah dirasakan oleh masyarakat. 

"Saya mencalonkan sebagai gubernur ini bukan untuk meraih kekuasaan, tapi ingin berjuang mensejahterakan rakyat. Karena itu, saya tidak akan melupakan rakyat yang memilih saya jika nanti terpilih menjadi gubernur," ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini. 

Menanggapi pendaftaran kader Demokrat ini, Koordinator Divisi Pendaftaran, Administrasi dan Koordinasi Wilayah Desk Pilkada DPD Partai Demokrat Jatim, Maskur mengaku bila partainya diminati oleh tokoh-tokoh yang ingin maju sebagai bacagub dan bacawagub melalui Partai Demokrat. 

"Sudah tentu Bu Nurhayati harus mematuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh DPD. Ada19 item persyaratan yang harus diisi dan harus dikembalikan sebagai bentuk keseriusan maju. Batas waktu pendaftaran 31 Juli," ujarnya Maskur didampingi Sekertaris DPD Demokrat Jatim, Renville Antonio.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni