Skip to main content

Panggil Kiai Kanjeng, Diharapkan Menjadi Momentum Persatuan di Jatim

SURABAYA (Mediabidik) – Yayasan Kalimasadha Nusantara mulai prihatin dengan potensi konflik horizontal yang terus terjadi sejak pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Yayasan yang didirikan Sigit Haryo Wibisono (SHW) ini mengharapkan Jawa Timur yang sebentar lagi punya gawe Pemilihan Gubernur, tidak tertular konflik Jakarta.

Upaya itu dilakukan YKN ini dengan cara menggelar acara yang bertajuk Halal Bihalal'e Arek Suroboyo bersama Kyai Kanjeng dan Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun, Rabu 19 Juli 2017 di depan kantor SHW Center Jl Imam Bonjol No 78 Surabaya. Kegiatan diharapkan bisa menjadi refleksi sekaligus momentum kembali ke persatuan. 

Dengan mengundang Emha Ainun Najib, BangBang Wetan dan Kiai Kanjeng, jalinan silaturahmi diharapkan bisa memperkuat pencerahan akan masa depan NKRI. Baik untuk tamu undangan maupun masyarakat umum yang hadir. Khususnya, bagi warga Jawa Timur yang akan menghadapi agenda politik, Pemilhan Gubernur (Pilgub). 

"Kami mengajak semua elemen bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh Jawa Timur yang formal maupun informal. Ini untuk mengikat silaturahmi, agar kehidupan berbangsa dan bernegara semakin harmonis tidak terganggu oleh perbedaan," ujar Yusuf Husni Ketua YKN Jawa Timur, saat ditemui di kantornya, Jum'at (14/7).

Yusuf bercerita, semangat ini dilakukan berdasarkan pada semangat para pendahulu di negara Indonesia. Ketika sedang mengalami kondisi perpecahan dan perbedaan, Presiden Ir Soekarno pada Hari Raya Idul Fitri 1948. Presiden pertama RI itu menemui ulama besar KH Abdul Wahab Hasbullah untuk mencari cara terbaik tanpa meninggalkan satu kelompok dengan kelompok lainnya.
       
Muncullah saran untuk menggelar silaturahim nasional manfaatkan momen lebaran kala itu. Namun Bung Karno meminta ada istilah lain yang menjadi refleksi menjaga kesatuan Republik Indonesia. "Kala itu Bung Karno menginginkan istilah lain bukan sekedar silaturahim yang bagi umat Islam memang sunah hukumnya. Muncullah istilah Halal Bihalal, inilah yang sedang kita contoh," terangnya.
       
Menurut Yusuf, membaca sejarah saat itu, kondisinya nyaris sama persis dengan saat ini. Elite politik saling bertikai yang menguras energi dan seolah mengabaikan persoalan di depan mata. "Ini kalau terus dibiarkan, bisa membuat tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi yang bisa mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," pungkas pria yang akrab disapa cak ucup tersebut. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama