Skip to main content

Panggil Kiai Kanjeng, Diharapkan Menjadi Momentum Persatuan di Jatim

SURABAYA (Mediabidik) – Yayasan Kalimasadha Nusantara mulai prihatin dengan potensi konflik horizontal yang terus terjadi sejak pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Yayasan yang didirikan Sigit Haryo Wibisono (SHW) ini mengharapkan Jawa Timur yang sebentar lagi punya gawe Pemilihan Gubernur, tidak tertular konflik Jakarta.

Upaya itu dilakukan YKN ini dengan cara menggelar acara yang bertajuk Halal Bihalal'e Arek Suroboyo bersama Kyai Kanjeng dan Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun, Rabu 19 Juli 2017 di depan kantor SHW Center Jl Imam Bonjol No 78 Surabaya. Kegiatan diharapkan bisa menjadi refleksi sekaligus momentum kembali ke persatuan. 

Dengan mengundang Emha Ainun Najib, BangBang Wetan dan Kiai Kanjeng, jalinan silaturahmi diharapkan bisa memperkuat pencerahan akan masa depan NKRI. Baik untuk tamu undangan maupun masyarakat umum yang hadir. Khususnya, bagi warga Jawa Timur yang akan menghadapi agenda politik, Pemilhan Gubernur (Pilgub). 

"Kami mengajak semua elemen bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh Jawa Timur yang formal maupun informal. Ini untuk mengikat silaturahmi, agar kehidupan berbangsa dan bernegara semakin harmonis tidak terganggu oleh perbedaan," ujar Yusuf Husni Ketua YKN Jawa Timur, saat ditemui di kantornya, Jum'at (14/7).

Yusuf bercerita, semangat ini dilakukan berdasarkan pada semangat para pendahulu di negara Indonesia. Ketika sedang mengalami kondisi perpecahan dan perbedaan, Presiden Ir Soekarno pada Hari Raya Idul Fitri 1948. Presiden pertama RI itu menemui ulama besar KH Abdul Wahab Hasbullah untuk mencari cara terbaik tanpa meninggalkan satu kelompok dengan kelompok lainnya.
       
Muncullah saran untuk menggelar silaturahim nasional manfaatkan momen lebaran kala itu. Namun Bung Karno meminta ada istilah lain yang menjadi refleksi menjaga kesatuan Republik Indonesia. "Kala itu Bung Karno menginginkan istilah lain bukan sekedar silaturahim yang bagi umat Islam memang sunah hukumnya. Muncullah istilah Halal Bihalal, inilah yang sedang kita contoh," terangnya.
       
Menurut Yusuf, membaca sejarah saat itu, kondisinya nyaris sama persis dengan saat ini. Elite politik saling bertikai yang menguras energi dan seolah mengabaikan persoalan di depan mata. "Ini kalau terus dibiarkan, bisa membuat tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi yang bisa mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," pungkas pria yang akrab disapa cak ucup tersebut. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni