Pakde Karwo Minta ZA & FU Segera Daftar Cagub Alternatif ke Demokrat

SURABAYA (Mediabidik) - Majunya Zainudin Amali (Za) dan Fandi Utomo (Fu) sebagai calon pilgub alternatif ditanggapi serius oleh Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Soekarwo. Mantan Sekdaprov Jatim ini minta keduanya segera mendaftar ke Demokrat yang akan ditutup pada 31 Juli mendatang.

"Saya minta Pak Za dan Pak Fu segera mendaftar ke Demokrat. Dengan begitu nantinya nama keduanya termasuk yang lain akan menjadi bahan pertimbangan oleh Majelis Tinggi partai yang memiliki hak prerogatif untuk diusung dalam Pilgub Jatim 2018 nanti," tegas Pakde Karwo dihadapan wartawan usai rapat paripurna di DPRD Jatim, Senin (17/7).

Sementara itu, munculnya nama Za dan Fu sebagai calon alternatif cukup mengagetkan semua pihak. Pasalnya kedua nama tersebut tidak pernah muncul, tiba-tiba ada di berita media massa. Apalagi yang bersangkutan sama-sama duduk di Komisi II RI yang notabene sangat dekat dengan penyelenggara pemilu.

"Saya khawatir munculnya calon alternatif ini membuat calon yang akan maju was-was. Padalnya keduanya politikus yang selama ini turun ke masyarakat langsung. Apalagi nama Za cukup tenar di Madura. Begitupula dengan nama Fu," ucap politisi asal Nasdem yang menolak namanya dikorankan ini.

Terpisah, ketika hal ini diklarifikasi baik ke Zainudin Amali dan Fandi Utomo keduanya tersenyum. Mereka berdua mengaku siap nenjalankan arahan dari Pakde untuk mendaftar ke Partai Demokrat. "Insyaallah saya akan mencari waktu untuk mendaftar ke Partai Demokrat," tegas Za.(rofik)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Mediabidik.com

Search This Blog