Skip to main content

Karena Haknya Dikemplang, 54 Orang Eks PD Pasar Surabaya Lapor Risma

SURABAYA (Mediabidik) - 54 orang mantan pegawai jasa produksi Perusahan Daerah Pasar Surya (PDPS) mengadu ke Walikota Surabaya dan Tim Penguji Rekrutmen Direksi pada tanggal 1 Juli 2017 lalu terkait pembagian hasil jasa produksi, kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) serta pesangon yang menjadi hak mereka sejak tahun 2014 hingga sekarang belum terbayar.

Berdasarkan data yang didapat ada 54 orang jasa produksi PDPS yang belum menerima haknya selama 3 tahun dari tahun 2014, 2015 dan 2016. Padahal hak karyawan atas jasa produksi sudah diatur dalam Perda kota Surabaya
Nomor 6 Tahun 2008 pasal 18 ayat 1 huruf n, bahwa menetapkan pembagian jasa produksi untuk direksi, badan pengawas dan pegawai, bahkan dikuatkan lagi dengan pasal 44 tentang pembagian dan penggunaan laba ayat 2 huruf b, poin 3 jasa produksi 10 % dari laba bersih 45 % milik PDPS, ironisnya selama 3 tahun berturut-turut perusahaan plat merah milik pemkot Surabaya selalu mendapat keuntungan.Adapun rincian biaya jasa produksi yang belum dibagi oleh Perusahaan Daerah Pasar Surya kepada 54 mantan pegawai BUMN milik pemkot Surabaya sebagai berikut, Tahun 2014 sebesar Rp. 430.000.000, Tahun 2015 sebesar Rp. 350.000.000, Tahun 2016 sebesar Rp. 320.000.000, jadi total keseluruhan biaya jasa produksi PDPS yang belum dibagikan kepada pegawai selama 3 tahun sebesar Rp.1.100.000.000 ( Satu Miliar Seratus Juta Rupiah ).


Disinyalir, adanya konspirasi antara Badan Pengawas dengan Direksi PD Pasar Surya terkait hilangnya dana jasa produksi milik yang seharusnya milik 54 orang mantan pengawai jasa produksi PD Pasar Surya, hingga berita ini dimuat belum ada pihak terkait yang bisa dikonfirmasi terkait permasalahan tersebut. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni