Skip to main content

Partai Nasdem Jatim, Sebut Surya Paloh Lebih Pilih Khofifah di Pilgub Jatim

SURABAYA (Mediabidik) - Meskipun belum secara resmi menyatakan dukungan terhadap salah satu bakal calon gubernur (bacagub), namun figur yang diidamkan Partai Nasdem pada pilkada Jatim mendatang sedikit terkuak. Hal ini menyusul adanya arahan yang telah diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) kepada Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Nasdem Jatim untuk mendukung salah satu calon. 
       
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPW Nasdem Jatim, Muzammil Syafi'i, menyebut bahwa Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, lebih condong kepada bakal calon gubernur yang saat ini masih menjabat Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa. Penilaian terhadap mendukung Khofifah sedikit di atas Bacagub Jatim yang lain, Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
        
"Untuk saat ini, ada dua bacagub yang direkomendasikan oleh DPP untuk kami dukung. Mereka ada Gus Ipul dan Ibu Khofifah. Namun, Pak Surya sepertinya lebih condong kepada Ibu Khofifah," terang Muzammil saat ditemui acara Halal Bihalal kader Nasdem se Jatim, Sabtu (15/7).
        
Menurut Muzammil, ada beberapa pertimbangan yang diberikan oleh ketua umum terkait pemberian dukungan tersebut. Pertama, Khofifah dianggap dapat meneruskan beberapa program Gubernur Jatim saat ini, Soekarwo. 
         
Sebelumnya, Muzammil menjelaskan, bahwa Nasdem sepakat dengan program Pakde Karwo dalam mengembangkan masyarakat yang berbasis peningkatan ekonomi. Program yang juga dikenal dengan istilah Soekarwonomic.
         
"Kami bersama Pak Surya pernah satu seminar dengan Pakde membahas peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami setuju dengan konsep membangun yang dipaparkan oleh Pakde. Sehingga, kami menilai program tersebut perlu untuk dilanjutkan," jelas anggota komisi A DPRD Jatim ini. 
         
Khofifah, menurut Muzammil mampu melakukan hal tersebut. Kepemimpinan Khofifah di kementerian sosial RI, menurut Muzammil, mencerminkan figur yang visioner dan inovatif. "Beliau bisa membuat program yang terintegrasi satu dengan yang lain," lanjut pria yang juga menjabat ketua fraksi di DPRD Jatim ini. 
         
Selain itu, Khofifah juga memiliki elektabilitas yang berada di jajaran atas beberapa hasil survei belakangan ini. Berada tipis di bawah Gus Ipul, yang telah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon gubernur. Sehingga, ia optimis dengan pergerakan mesin partai pendukung, Khofifah dapat mengungguli calon lain, nantinya. 
         
"Elektabilitas Bu Khofifah memang masih berada di bawah Gus Ipul. Sebab, Gus Ipul saat ini lebih diunggulkan karena beliau seorang ketua PBNU sekaligus Wakil Gubernur Jatim. Namun, waktu masih panjang, peluang calon lain masih sama besar," sebutnya. 
          
Selain dua hal tersebut, Khofifah juga memiliki modal dukungan massa yang tak kalah solid. Yakni, organisasi Muslimat NU, yang juga dipimpinnya. "Kalau (dukungan) NU sendiri, masih bisa pecah. Namun, kalau Muslimat NU sudah terkenal solid," jelasnya. 
         
Meskipun demikian, hingga saat ini dukungan partainya belum akan secara resmi diberikan oleh pihaknya. Pertama, Nasdem masih menunggu pencalonan Khofifah sekaligus pengunduran diri dari kabinet Kerja. Kedua, pihaknya juga akan mendengar masukan dari daerah pada Rakorda Nasdem Awal bulan depan.(rofik) 
      
 
   
 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni