Skip to main content

Banyak Bangku Kosong, Komisi E Jatim Minta Dinas Pendidikan Evaluasi PPDB

SURABAYA (Mediabidik) – Masih banyaknya angka bangku kosong di sejumlah sekolah di Jatim dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mencapai 22 ribu ini memang membuat Komisi E DPRD Jatim yang membidangi Pendidikan merasa prihatin. 
    
Drs.H.Agus Dono Wibawanto,M.Hum Anggota Komisi E DPRD Jatim mengatakan jika dimasa peralihan, dimana yang dulu diurus oleh kab/kota kini diserahkan sepenuhnya ke Jatim. Tak heran masih banyak terjadi kekurangan.
    
Apalagi  menyusul dihapusnya sekolah favorit, dengan harapan siswa yang diterima di sekolah negeri merata, tapi ternyata masih ada kekurangan dimana bangku kosong mencapai hampir 22 ribu. 
     
" Dalam waktu dekat Komisi E bersama Dinas Pendidikan Jawa Timur akan menggelar diskusi terkait masalah PPDB ini," terang Agus Dono saat ditemui diruang kerjanya, Minggu (16/7).
      
Politisi asal Partai Demokrat ini juga mengakui memang ini adalah ujian bagi kami menyusul kebijakan pengelolaan SMA/SMK ke Jatim. Namun kami akan terus mekakukan evaluasi dan perbaikan demi suksesnya program pemerintah 12 tahun.
      
Ditegaskan pria asli Malang tersebut bahwa dalam PPDB kali ini khusus untuk SMK banyak beberapa jurusan yang peminatnya sangat minim. Ini dikarenakan di masyarakat beranggapan keluar dari SMK mereka langsung masuk dunia kerja. Sehingga ketika sekolahpun mereka mencari jurusan sesuai dengan permintaan pasar. Akibatnya jurusan yang tidak trend seperti, tata boga, tari otomatis sepi peminat.
    
Termasuk soal intruksi Gubernur Jatim agar pendaftaran online diperpanjang ternyata tidak terlalu berpengaruh karena siswa yang tidak lolos langsung daftar ke swasta. Tentunya hal ini tidak luput dalam agenda evaluasi dalam rapat Komisi E.(rofik)
 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni