Skip to main content

Komisi C DPRD Jatim Apresiasi Kenaikan PAD di Sektor PKB

SURABAYA (Mediabidik) – Komisi C DPRD Jatim yang menangani Keuangan mengapreasiasi kinerja pendapatan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur (Bapeda Jatim). Karena dari data menunjukkan hingga 30 Juni 2017 tercapai 54.20 persen dan ini bisa dikatakan meningkat dibandingkan waktu yang sama pada tahun 2016 yang hanya mencapai 50.89 persen. 

Irwan Setiawan S.I.P Anggota Komisi C DPRD Jatim menyampaikan secara lebih detail kinerja pendapatan dari sektor Pajak kendaraan bermotor (PKB) sampai 30 juni 2017 tercapai 51.77 persen. 
      
" Artinya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) meningkat dibandingkan tahun 2016 yang hanya mencapai 49.78 persen," terang Irwan saat ditemui diruang kerjanya, Selasa ( 18/7).

Politisi asal Partai PKS Jatim ini mengakui pihak komisi C mengetahui jika PAD meningkat dari Pajak kendaraan Bermotor setelah melakukan kunjungan di UPT Pendapatan Pemprov Jatim di Tulungagung beberapa waktu lalu.
      
Namun, lanjut Irwan, terjadi penurunan kinerja pendapatan pada sektor BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) sampai 30 juni 2017 hanya mencapai 54.88 persen. Padahal pada waktu yang sama tahun 2016 mencapai 57.13 persen. "Ini kaitannya dengan orang beli kendaraan baru," tegas pria yang akrab disapa Kang irwan ini.
       
Secara umum, Irwan menilai Kinerja UPT Tulung agung dalam sektor Pajak kendaraan bermotor diatas provinsi yang mencapai 53 persen sampai juni 2017. Kinerja pendapatan sektor BBNKB jika dibandingkan dengan provinsi sudah diatasnya yaitu mencapai 53.78 persen. "Namun jika dibandingkan dengan tahun 2016 pada waktu yang sama, sektor BBNKB juga terjadi penurunan sebesar 2.54 persen," urainya.
      
Hal lain yang terungkap, kinerja pencairan tunggakan ditingkat provinsi mencapai 12.48 persen yaitu 113 milyar dari 912 milyar jumlah tunggakan. Sedangkan di UPT tulung agung, kinerja pencairan tunggakan mencapai 11.58 persen atau 2 milyar dari 17 milyar.
       
" Komisi C berpendapat bahwa kinerja jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Jatim perlu diiringi dengan kesungguhan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor," tutur Kang Irwan. (rofik)


Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni