Skip to main content

Pemkot akan Evaluasi Ulang Data Penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS)

SURABAYA (Mediabidik) – Guna menindaklanjuti temuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di sungai Gandusari Blitar. Pemkot Surabaya melakukan evaluasi data peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) di wilayah kota Surabaya. 

Hal itu disampaikan Wakil Walikota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, usai mengikuti Rapat Paripurna di gedung DPRD Surabaya. Ia menegaskan, pihaknya akan memastikan apakah kartu tersebut memang milik warga Surabaya, sudah terdaftar dan sudah menerima atau belum.

"Datanya resmi atau tidak, nanti kita check dan koordinasikan dengan teman-teman di lapangan," tuturnya. Selasa (25/7).

Whisnu mengungkapkan, beberapa warga yang terdaftar, namun belum menerima, pada akhirnya menerima setelah diusulkan pemerintah kota ke pemerintah pusat.

"Makanya kita akan lihat datanya, apa warga yang belum menerima sudah mendapatkan penggantinya, atau memang data terbuang tersebut karena salah pengiriman" katanya.

Wakil Walikota memastikan sejauh ini soal kartu Indonesia Sehat sudah tersosialisasi hingga tingkat kelurahan. Untuk itu, menurutnya, dengan adanya kabar kartu KIS warga Surabaya terbuang di Blitar, akan segera di cross check faktanya di lapangan. "Kita akan check dulu semuanya," pungkasnya.

Ketika ditanya apakah ada unsur kesengajaan, Whisnu Sakti menyatakan, pihaknya belum berpikir sejauh itu, karena akan mengecheck dahulu.

Sementara itu, Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya, Agustin Poliana menyatakan, dirinya tak negative thingking. Ia menduga, kartu KIS tersebut bisa saja jatuh, kemudian dianggap barang tak penting akhirnya dibuang ke sungai. "Tidak menutup kemungkinan, kartu itu jatuh terbawa arus," paparnya.

Namun, ia mengakui, pengiriman Kartu Indonesia Sehat (KIS) ke para penerimanya menggunakan jasa pengiriman, melalui kantor pos dan sebagainya. "Data (penerima) yang ada berdasarkan BPS," kata Politisi PDIP.

Agustin berjanji akan mengevaluasi program KIS di Kota Surabaya. Pihaknya akan mempertanyakan masalah katu KIS warga Surabaya yang ditemukan di Blitar ke Dinas kesehatan. "Apakah ada unsur kesengajaan atau sudah tergantikan," tandasnya.

Menurutnya, Kartu Indonesia Sehat, bagai masyarakat miskin merupakan kebutuhan yang tak bisa ditunda. (pak)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...
136 comments
Read more