Pemkot akan Evaluasi Ulang Data Penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS)

SURABAYA (Mediabidik) – Guna menindaklanjuti temuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di sungai Gandusari Blitar. Pemkot Surabaya melakukan evaluasi data peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) di wilayah kota Surabaya.

Hal itu disampaikan Wakil Walikota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, usai mengikuti Rapat Paripurna di gedung DPRD Surabaya. Ia menegaskan, pihaknya akan memastikan apakah kartu tersebut memang milik warga Surabaya, sudah terdaftar dan sudah menerima atau belum.

"Datanya resmi atau tidak, nanti kita check dan koordinasikan dengan teman-teman di lapangan," tuturnya. Selasa (25/7).

Whisnu mengungkapkan, beberapa warga yang terdaftar, namun belum menerima, pada akhirnya menerima setelah diusulkan pemerintah kota ke pemerintah pusat.

"Makanya kita akan lihat datanya, apa warga yang belum menerima sudah mendapatkan penggantinya, atau memang data terbuang tersebut karena salah pengiriman" katanya.

Wakil Walikota memastikan sejauh ini soal kartu Indonesia Sehat sudah tersosialisasi hingga tingkat kelurahan. Untuk itu, menurutnya, dengan adanya kabar kartu KIS warga Surabaya terbuang di Blitar, akan segera di cross check faktanya di lapangan. "Kita akan check dulu semuanya," pungkasnya.

Ketika ditanya apakah ada unsur kesengajaan, Whisnu Sakti menyatakan, pihaknya belum berpikir sejauh itu, karena akan mengecheck dahulu.

Sementara itu, Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya, Agustin Poliana menyatakan, dirinya tak negative thingking. Ia menduga, kartu KIS tersebut bisa saja jatuh, kemudian dianggap barang tak penting akhirnya dibuang ke sungai. "Tidak menutup kemungkinan, kartu itu jatuh terbawa arus," paparnya.

Namun, ia mengakui, pengiriman Kartu Indonesia Sehat (KIS) ke para penerimanya menggunakan jasa pengiriman, melalui kantor pos dan sebagainya. "Data (penerima) yang ada berdasarkan BPS," kata Politisi PDIP.

Agustin berjanji akan mengevaluasi program KIS di Kota Surabaya. Pihaknya akan mempertanyakan masalah katu KIS warga Surabaya yang ditemukan di Blitar ke Dinas kesehatan. "Apakah ada unsur kesengajaan atau sudah tergantikan," tandasnya.

Menurutnya, Kartu Indonesia Sehat, bagai masyarakat miskin merupakan kebutuhan yang tak bisa ditunda. (pak)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog