Skip to main content

BAANAR Minta Kandidat Cagub - Cawagub Jatim Tes Urine

SURABAYA (Mediabidik) - Kepala Badan Ansor Anti Narkoba (BAANAR) Kota Surabaya, Muhammad Khoiril Roziqin menilai komitmen calon pemimpin Jawa Timur ke depan terhadap pemberantasan penyalahgunaan narkoba sangat penting, karena yang bersangkutan memimpin 38 kabupaten/kota termasuk Kota Surabaya.
         
Mengingat proses penjaringan kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur sudah dilakukan oleh sejumlah partai politik. Sejumlah partai pun membuka pendaftaran secara terbuka, diantaranya PDI Perjuangan, Partai Demokrat dan Hanura. Sejumlah syarat ditetapkan oleh partai tersebut kepada para pendaftar. Sayang tak satupun partai yang mensyaratkan kandidat Cagub-Cawagub bebas dari narkoba
        
M.Khoiril Roziqin yang juga Aktivis GP Ansor yang akrab disapa Roziqin itu menyampaikan Provinsi Jawa Timur adalah provinsi nomor dua yang peredaran narkobanya terbesar di Indonesia. Sekitar 800 ribu warga Jatim disinyalir mengkonsumsi narkoba. Sementara Kota Surabaya sebagai ibu kota provinsi menjadi target utama peredaran narkoba. Karena itu, narkoba sudah menjadi masalah yang sangat krusial dan mendesak untuk diperangi. 
      
"Memerangi narkoba tak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum seperti polisi dan BNN. Kepala daerah juga harus turun tangan memerangi peredaran narkoba. Karena itu calon gubernur harus bersih dan anti terhadap narkoba," terang Roziqin, Selasa (25/7).
         
Kader muda NU ini mengingatkan peristiwa Bupati Ogan Ilir yang baru dilantik tapi belakangan ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) karena mengkonsumsi narkoba. Karena itu, agar peristiwa serupa tak terjadi di Jawa Timur, pihaknya berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggandeng BNN melakukan tes narkoba kepada para calon kepala daerah termasuk cagub dan cawagub.

Pihaknya berharap setelah ditetapkan sebagai kandidat resmi oleh KPU Jatim, para Cagub dan Cawagub harus menjalani tes kesehatan lengkap, tak hanya kesehatan fisik dan kejiwaan. Tapi juga tes urine sampai tes rambut. Bagi yang positif narkoba harus didiskualifikasi oleh KPU.
      
"KPU bisa menggandeng BNN Provinsi atau Kota Surabaya untuk tes narkoba bagi cagun dan cawagub. Sebab, BNN punya alat yang canggih untuk mendeteksi penyalahgunaan narkoba, baik lewat tes urine, tes darah maupun tes rambut," jelasnya.
       
Hal senada disampaikan oleh Ketua DPD Gerakan Nasional Anti Narkotika dan Psikotropika (Granat) Jawa Timur, Arie Soeripan Tyawati. Menurut Arie, seharusnya partai politik menjadikan isu pemberantasan penyalahgunaan narkoba menjadi isu strategis dalam pilgub ini. Diantaranya dengan mensyaratkan bebas narkoba kepada para kandidat yang mendaftar sebagai cagub maupun cawagub.
       
"Calon pemimpin itu tak hanya harus bersih dari korupsi tapi juga bersih dari narkoba. Karena itu kami menantang para kandidat cagub dan cawagub untuk tes urine untuk membuktikan mereka bersih dari narkoba," tegas perempuan aktivis anti narkoba itu,
      
Arie melanjutkan, moralitas menjadi syarat penting bagi seorang calon pemimpin. Karena itu salah satu parameternya adalah komitmen mereka dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, komitmen memerangi narkoba tak kalah penting dari isu populis lain, seperti kesejahteraan, kesehatan maupun pendidikan. 
       
Terlebih, lanjut Arie, bahaya narkoba sangat dahsyat karena merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Tak hanya generasi muda yang disasar, belakangan remaja dan anak-anak juga menjadi sasaran peredaran narkoba.
      
"Komitmen pemberantasan narkoba harus dimulai dari pemimpin, karena itu saya berharap pemimpin Jatim ke depan harus punya komitmen memerangi narkoba," ujar aktivis Lions Club tersebut. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni