Skip to main content

Soal Pilgub Jatim, DPP Hanura Tunggu Hasil Rekom DPC

SURABAYA (Mediabidik) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Jatim pastikan untuk mengusung nama Cagub Jatim, masih menunggu usulan dari bawah. Hal ini penting, karena ditingkat gressroat yang lebih tahu siapa yang akan didukung sekaligus diusung dalam Pilgub Jatim 2018 mendatang.

Ketua DPP Partai Hanura, Osman Sapta Odang (Oso) menegaskan untuk saat ini Hanura belum menentukan nama yang akan diusung sekaligus didukung dalam Pilgub jatim 2018 nanti. Namun DPP menunggu hasil kerja DPC dan DPD untuk mengusulkan nama-nama yang akan dicalonkan nantinya.

'' Yang pasti kita mengusung dan mendukung Cagub yang dijamnin menang. Namun untuk sementara ini kami serahkan dalam proses penjaringan melalui DPC dan DPD,''tegas pria yang juga Ketua MPR RI dalam acara konsolidasi kader di Shangril-La Hotel, Minggu (30/7).

Ditambahkannya, jika DPD Hanura Jatim sebenarnya telah membuka pendaftaran. Tapi hingga kini pihaknya belum mendapat laporan siapa saja calon yang sudah mendaftar. Karena itu, pihaknya menyerahkan sepenuhnya di bawah. Karena mereka lebih tahu detail siapa calon yang dikehendaki oleh rakyat.

'' Sejak awal kami sudah sampaikan kepada kader, jika Hanura harus berpihak kepada rakyat. Demikian dengan calon yang akan kita dukung nantinya harus dekat dengan rakyat. Terus siapakah mereka, sampai saat ini kita belum menentukan,'' lanjut OSO saat di dampingi wakil ketua DPD Hanura Jatim Bambang Rianto

Bagaimana dengan nama Wagub Jatim, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan nama Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansyah, menurut Oso sampai saat ini pihaknya belum berkomunikasi dengan keduanya. Untuk itu pihaknya belum tahu akan mengusung siapa," pungkasnya. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...