Soal Pilgub Jatim, DPP Hanura Tunggu Hasil Rekom DPC

SURABAYA (Mediabidik) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Jatim pastikan untuk mengusung nama Cagub Jatim, masih menunggu usulan dari bawah. Hal ini penting, karena ditingkat gressroat yang lebih tahu siapa yang akan didukung sekaligus diusung dalam Pilgub Jatim 2018 mendatang.

Ketua DPP Partai Hanura, Osman Sapta Odang (Oso) menegaskan untuk saat ini Hanura belum menentukan nama yang akan diusung sekaligus didukung dalam Pilgub jatim 2018 nanti. Namun DPP menunggu hasil kerja DPC dan DPD untuk mengusulkan nama-nama yang akan dicalonkan nantinya.

'' Yang pasti kita mengusung dan mendukung Cagub yang dijamnin menang. Namun untuk sementara ini kami serahkan dalam proses penjaringan melalui DPC dan DPD,''tegas pria yang juga Ketua MPR RI dalam acara konsolidasi kader di Shangril-La Hotel, Minggu (30/7).

Ditambahkannya, jika DPD Hanura Jatim sebenarnya telah membuka pendaftaran. Tapi hingga kini pihaknya belum mendapat laporan siapa saja calon yang sudah mendaftar. Karena itu, pihaknya menyerahkan sepenuhnya di bawah. Karena mereka lebih tahu detail siapa calon yang dikehendaki oleh rakyat.

'' Sejak awal kami sudah sampaikan kepada kader, jika Hanura harus berpihak kepada rakyat. Demikian dengan calon yang akan kita dukung nantinya harus dekat dengan rakyat. Terus siapakah mereka, sampai saat ini kita belum menentukan,'' lanjut OSO saat di dampingi wakil ketua DPD Hanura Jatim Bambang Rianto

Bagaimana dengan nama Wagub Jatim, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan nama Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansyah, menurut Oso sampai saat ini pihaknya belum berkomunikasi dengan keduanya. Untuk itu pihaknya belum tahu akan mengusung siapa," pungkasnya. (rofik)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...

Mediabidik.com

Search This Blog