Skip to main content

Dewan Desak Dispendik Pastikan Siswa Miskin Dapat Bantuan Pemerintah

SURABAYA (Mediabidik) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya mendorong Dinas Pendidikan kota Surabaya agar memastikan siswa miskin yang tak tertampung di sekolah negeri bisa masuk sekolah swasta dengan mendapatkan bantuan biaya dari pemerintah kota. 

Pasalnya, anggota komisi D, Reny Astuti, Sabtu (1/7) memperkirakan, pada Penerimaan Peserta Didik Baru  (PPDB) SMP Negeri tahun 2017,  sekitar 1.500 siswa yang mendaftar melalui jalur mitra warga tak diterima.

"Kuotanya untuk masuk SMP Negeri  hanya 5 persen, tapi pendaftar dari siswa miskin sangat banyak," terangnya.

Reny mengaku, tahun ini, Dinas pendidikan  telah menggagas jalur mitra warga sekolah swasta bagi siswa yang tak masuk sekolah negeri. Namun demikian menurutnya, sebelumnya harus ada verifikasi dan dipastikan, mereka yang berasal dari keluarga tak mampu masuk data base siswa tak mampu kota Surabaya terlebih dahulu.

"Kemudian didampingi dan diperlakukan sama dapat sekolah swasta," tegas Politisi PKS.

Reny mengatakan, kebijakan memberlakukan jalur mitra warga disekolah swasta, berlaku untuk seluruh sekolah yang ada, termasuk yang bonafide. Untuk itu, Ia berharap, Dinas Pendidikan Kota Surabaya melakukan sosialisasi  ke semua sekolah swasta. Meski Reny yakin, sekolah swasta akan menjalankannya.

"Saya kira sekolah swasta juga mempunyai semangat yang sama untuk membantu siswa yang tak mampu," katanya.

Anggota Komisi D ini mengakui, solusi untuk mengatasi siswa miskin yang tak masuk sekolah negeri adalah membuka jalur mitra warga di sekolah swasta. Pasalnya, apabila ada penambahan kuota peserta PPBD, khusus jalur mitra warga dinilai akan bertentangan dengan Permendikbud tentang Standar Pelayanan Minimal.

"Di Permendikbud, ada batasan jumlah siswa per kelas," tutur Reny.

Menurutnya, berdasarkan Permendikbud jumlah siswa per kelas maksimal 32 anak. Sedangkan, di Surabaya saat ini maksimal 38 siswa.

"Sebenarnya melebihi, tapi ini mungkin kesempatan anak Surabaya masuk negeri lebih besar," tandasnya.

Reny khawatir, apabila jumlah siswa per kelas over kapasitas akan berdampak pada kualitas pembelajaran, karena perbandingan siswa dan guru tak optimal.

"Solusinya memang selain menambah sekolah negeri seperti yang dilakukan pemerintah kota sekarang, juga ada pembinaan dan peningkatan kualitas sekolah swasta," harapnya.

Di sisi lain, Alumnus ITS Surabaya ini, menambahkan, dengan selesainya proses PPDB di 54  SMP Negeri tak ada penerimaan peserta didik baru di luar ketentuan yang ada dalam petunjuk resmi PPDB Surabaya."Jika ada harus diumumkan resmi dan proses dijalankan secara transparan," tegasnya.

Karena menurutnya, berdasarkan pantauannya di sekolah-sekolah pada tahun sebelumnya,a da kuota tambahan yang masuknya tak memenuhi azas PPDB."Harus dievaluasi, tahun lalu tak boleh terjadi di tahun ini," pungkasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni