Timsus Kejagung Sergap Jaksa Pidsus Kejati Jatim

SURABAYA (Mediabidik) - Tim khusus Kejaksaan Agung (Timsus Kejagung) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang jaksa yang bertugas di Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Dari penangkapan itu, tim khusus Kejagung berhasil menyita batang bukti uang sebesar Rp 1,5 miliar.

Penangkapan itu berawal saat tim khusus Kejagung mendengar bakal
adanya transaksi suap ke seorang jaksa terkait kasus yang tengah diusut Kejati Jatim. Petugas kemudian mengikuti jaksa tersebut usai bersidang di Pengadilan Negeri Surabaya.

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara detail siapa nama
jaksa tersebut dan siapa penyuapnya. M Rum, Kapuspenkum Kejagung saat
dikonfirmasi mengaku belum bisa memberikan keterangan secara resmi
kepada media. Dirinya hanya mengatakan akan menggelar konferensi pers pada pukul 12.00 di Hotel Novotel Bogor.

Sementara itu dari informasi yang berhasil dihimpun, jaksa Kejati
Jatim yang ditangkap tim khusus Kejagung tersebut berinisial AF. Saat
ini AF tengah menjalani pemeriksaan terkait penangkapan tersebut.

AF terkena operasi tangkap tangan (OTT) karena diduga menerima suap dari seorang saksi yang akan dijadikan tersangka terkait penyidikan perkara penyelewengan pemberian hak atas tanah di Kabupaten Sumenep, Madura.
"Suapnya sekitar Rp 1,5 miliar," ucap sumber yang enggan disebutkan
namanya tersebut.(rif)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...

Mediabidik.com

Search This Blog