SURABAYA (Mediabidik) - Merasa dibohongi oleh PT Surya Bumimegah Sejahtera (SBS) selaku pengelolah Apartemen Central Business District (CBD) Birawa Budijuwana, seorang perwira TNI AL berpangkat Kolonel mengugat PT SBS ke Pengadilan Negeri Surabaya.
Gugatan tersebut bermula dari pembelian dua unit Apartemen CBD senilai Rp 126 juta. Kendati telah dibayar, Namun pihak PT SBS tak kunjung membangunnya, lantaran belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Ironisnya lagi, tidak ada niat baik dari PT SBS untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan Birawa selaku konsumen. Pengelolah apartemen CBD tersebut malah justru cuci tangan, meski telah tiga kali di somasi.
"Karena itu kita menempuh jalur hukum di Pengadilan, karena tidak ada niat baik dari mereka untuk menyelesaikan masalah ini,"terang Birawa di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jum'at (11/11).
Dijelaskan Birawa, gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) tersebut telah didaftakan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dengan nomor pendaftaran 882/Pdt.G/2016/PN.Sby. Birawa menggugat ganti rugi sebesar
Rp 2 miliar atas masalah ini.
Sementara, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Jatim, Muhammad Said
Utomo menganggap PT SBS telah melanggar hukum perlindungan konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 1 huruf a dan Pasal 18 ayat 1 huruf c Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.
"Dalam hal ini seorang konsumen atas nama Birawa Budijuwana telah dirugikan oleh PT SBS. Karena PT SBS tak kunjung memberikan apartemen yang dibelinya sesuai perjanjian, padahal uang Rp 126 juta untuk pembelian dua unit apartemen CBD telah diterima PT SBS," terang Said saat mendampingi Birawa di PN Surabaya.
Tak hanya itu, perusahaan yang berkantor di Jalan Kramat I Raya Wiyung Surabaya tersebut juga dianggap melanggar Undang-Undang Rusun karena ternyata apartemen CBD tidak memiliki IMB. "PT SBS telah menjual unit apartemen CBD ke Birawa tanpa adanya IMB dari Pemkot Surabaya. Jelas
ini melanggar hukum,"sambungnya.
Menurutnya, sesuai Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Rusun menegaskan bahwa dalam melakukan pemasaran unit apartemen, sebuah perusahaan harus memiliki IMB terlebih dahulu. Tapi faktanya PT SBS sudah memasarkan unit apartemen tanpa memiliki IMB terlebih dahulu. "Kalau IMB-nya tidak diizinkan oleh pemkot, terus bagaimana uang pak Birawa. Ini kan rawan, uang pak Birawa kan sudah diterima PT SBS," jelas Said.
Menurut Said, selain membuat jera PT SBS, gugatan tersebut dilakukan untuk memberikan pembelajaran bagi masyarakat agar lebih berhati-hati ketika ingin membeli unit apartemen.
"Jangan sampai tertipu chasing atau promosinya saja, semoga ini jadi pembelajaran masyarakat jika hendak membeli apartemen,"pungkas Said.(pan)
Comments
Post a Comment