Skip to main content

Risma Himbau Warga Surabaya Tidak Ikutan Demo di Jakarta

SURABAYA (Mediabidik) - Rencana aksi demonstrasi dugaan penistaan agama jilid III di Jakarta pada tanggal 2 Desember mendatang, tidak menutup kemungkinan juga akan diikuti oleh para umat islam dari Surabaya.

Hal ini juga menarik perhatian dari Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang malah meminta warga Surabaya untuk tidak turut aksi demonstrasi.

"Buat apa aksi demo, tidak ada manfaatnya, malah mengganggu aktivitas warga disana. Jakarta itu kemacetannya sudah parah, kenapa harus ikut-ikutan kesana. Enakan disini bersama saya," cetus Tri Rismaharini, saat ditemui sejumlah wartawan dari berbagai media, diruang kerjanya, Rabu(23/11/2016).

Walikota yang akrab dipanggil Risma ini, menghimbau agar warga Surabaya hendak mengikuti aksi demo di Jakarta, sebaiknya mengalihkan tenaga dan konsentrasinya untuk hal - hal lain yang lebih produktif. Misalnya, perayaan Maulid Nabi di Surabaya.

"Ngapain demo ke Jakarta? mending ikutan Maulidan di Surabaya sama saya," ucap Risma.

Meski begitu, pihaknya tak menampik jika ada warganya yang ingin menggelar aksi demo di Surabaya, terkait dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta (non aktif), Basuki Tjahya Purnama alias ahok. Asalkan demonya dipusatkan di Balaikota dan masuk ke Taman Surya.

Namun sampai sejauh ini belum ada pemberitahuan dari kepolisian terkait warga Surabaya akan menggelar aksi di Surabaya.

"Dipusatkan disini saja demonya, digelar di Taman Surya, semua masuk, kan jadi lebih tertib. Nanti tak buatkan acara mauludan dan tak sediakan banyak makanan. Jadi gak usah ke Jakarta, disini  saja sama saya. Nanti siapa yang menghabiskan makanannya," ungkap Risma dengan semangat.(pan)


Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...