Skip to main content

Komisi B Jatim Desak Pemprov Atasi Masalah Pertanian, Perikanan & Pertambangan di Dapil IV

SURABAYA (Mediabidik) – Kalau Kita lihat bahwa letak daerah Jember dan Lumajang secara geografis merupakan daerah yang bagus untuk pertanian, namun faktanya petani di sana sering kali kesulitan ketika tanam tiba, alasannya kelangkaan pupuk sering terjadi di sana.
     
H.Rofik Anggota DPRD Jatim asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jatim melihat persoalan mahalnya pupuk dan sulitnya pupuk adalah ulah oknum yang bermain-main untuk mencari keuntungan.
    
" Sebenarnya stok pupuk pemerintah cukup tersedia banyak, namun karena ulah oknum dan para tengkulak pupuk sehingga harga pupuk di buat mahal, apalagi sampai sulitnya mendapatkan pupuk ," tegas H Rofik saat di temui di ruang pribadinya.
    
Selain itu dari sektor Perikanan, ternyata kehidupan para nelayan di sana seperti masih kekurangan, padahal hasil tangkap nelayan di daerah jember dan Lumajang sangat berlimpah, namun faktanya ketika hasil tangkap yang semestinya bisa memberi keuntungan berlimpah bagi nelayan ternyata sebaliknya
   
"Nelayan di sana justru malah terlilit hutang pada para juragan yang memberi pinjaman dengan bunga yang tinggi, ini di lakukan nelayan di sana karena terpaksa, sebab mereka harus memenuhi kebutuhan keseharian bagi keluarga, meskipun hasil tangkap nelayan berlimpah, tapi uangnya tidak ada, karena hasil tangkap mereka di beli para tengkulak ikan," jelas H.Rofik.
   
Anggota Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Perekonomian ini meminta Pemerintah melalui dinas terkait supaya hadir ditengah-tengah para petani dan nelayan yang ada di daerah tersebut, supaya nasib petani dan nelayan lebih baik.
    
" Pemerintah harus memberikan modal dan membeli hasil panen para petani dan nelayan dengan harga bagus, sehingga para petani dan nelayan kehidupannya semakin baik," harap H.Rofik.
    
Sementera itu persoalan pertambangan liar yang ada di daerah Jember dan Lumajang masih banyak, sehingga masyarakat di sana selalu was-was dengan keberadaan tambang, liar di daerah tersebut.
   
" Saya mendesak kepada Pemerintah Provinsi secara tegas menertibkan keberadaan tambang liar yang meresahkan wearga Jember dan Lumajang ," pintanya. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni