Skip to main content

HUT Korpri ke 45, Pemkot Tingkatkan Pengabdian ke Masyarakat

SURABAYA (Mediabidik) - Peringatan Hari Ulang Tahun ke-45 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berharap bisa lebih meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. Diantaranya dengan terus memunculkan inovasi dalam pelayanan publik.

Harapan tersebut disampaikan Ketua Korpri Kota Surabaya, Hendro Gunawan seusai upacara peringatan HUT ke-45 Korpri di halaman Taman Surya, Selasa (29/11). Tampil sebagai inspektur upacara, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. 

"Harapannya sebagai ASN, kami lebih berkomitmen pada pengabdian untuk masyarakat. Kami juga berharap agar pembangunan di Surabaya bisa bersinergi dengan unsur-unsur  pemerintah yang lain termasuk swasta," tegas Hendro Gunawan.

Sebelumnya, di tengah sesi upacara, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini membacakan sambutan tertulis Presiden RI, Joko Widodo. Ada beberapa poin penting dalam sambutan tertulis presiden tersebut. Diantaranya harapan agar Korpri meneguhkan mentalitas dan meningkatkan profesionalitas aparatur sipil negara. Dan, pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar 2017 mendatang, menjadi ujian profesionalitas Korpri untuk hanya mengabdi pada bangsa dan negara. Pemberantasan pungutan liar (Pungli), pelayanan publik dan menjadi pemenang dalam persaingan global, serta meninggalkn sikap egosektoral dan mental priyayi, juga menjadi harapan presiden pada perayaan HUT Korpri ke-45. 

"Korpri harus jadi aset bangsa. Saya berharap Korpri jadi pusat inovasi dan tempat lahirnya loncata kemajuan dalam pelayanan publik yang lebih cepat dan lebih mudah," tegas wali kota membacakan sambutan tertulis presiden.

Menyoal hal itu, Hendro Gunawan menyebut Pemkot Surabaya sudah on the track dalam penerapan sambutan tertulis presiden. Diantaranya perihal inovasi dalam pelayanan publik di mana Pemkot Surabaya telah melakukan berbagai inovasi berbasis teknologi informasi sehingga pelayanan jadi lebih cepat, mudah dan transparan. "Ke depan akan terus kami kembangkan dan kami sempurnakan. Sistem-sistem yang kami operasionalkan sekarang, kami sempurnakan lagi sehingga harapannya transparansi sinergitas serta kinerja bisa kita ditingkatkan lagi," harap Hendro yang juga Sekretaris Pemkot Surabaya ini.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Surabaya yang juga Ketua Panitia HUT Korpri di lingkungan Pemkot Surabaya, Mia Santi Dewi mengatakan, perayaan HUT ke-45 Korpri tahun ini berlangsung semarak. Ada banyak acara digelar. Diantaranya agenda donor darah bagi karyawan/karyawati dan masyarakat umum di Balai Pemuda, Selasa (29/11). Juga agenda fun bike. 

"Kami juga memberikan bantuan pendidikan Korpri untuk putra-putri PNS. Tahun ini ada 72 anak kurang mampu yang kami bantu sebesar Rp 200 ribu per bulan selama setahun. Kami juga berikan santunan untuk yang sakit atau meninggal. Juga bantuan ke panti asuhan," jelas Mia Santi Dewi.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Terima Rombongan DPRD DIY, Ketua DPRD Ajak Kunjungi Rumah Bung Karno

Mediabidik.com - Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menerima kunjungan Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (4/2/2020) Kedua belah pihak mendiskusikan sinergi DPRD dengan media massa dalam memperkuat Demokrasi Pancasila. Turut dalam rombongan DPRD DIY adalah puluhan wartawan dari berbagai media massa.  Dalam kunjungan itu, tamu dari Kota Gudeg juga singgah dan melihat rumah kelahiran Bung Karno di Peneleh. Juga, rumah peninggalan HOS Tjokroaminoto, tempat indekos Soekarno muda bersama tokoh-tokoh pergerakan yang lain.  "Kota Surabaya dan Yogyakarta punya kesamaan. Surabaya tempat Bung Karno lahir, 6 Juni 1901, yang kemudian menjadi Bapak Bangsa sekaligus Presiden ke-1 Republik Indonesia. Dan, Yogyakarta tempat kelahiran Presiden ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya. Rombongan DPRD DIY dipimpin Eko Suwanto, Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan. Men...