Skip to main content

Warga Perak Utara Wadul Komisi E Jatim, Sulitnya Mendapatkan Kamar Bagi Pasien BPJS

SURABAYA (Mediabidik) – Anggota DPRD Jatim dari Dapil I (Surabaya dan Sidoarjo) merasa prihatin ketika dirinya melakukan reses ke daerah Perak Utara, ternyata disana masih banyak masyarakat yang di berlalukan kurang nyaman oleh oknum rumah sakit yang terkesan mempersulit pasien BPJS untuk mendapatkan kamar.
      

Dr.Benjamin Kristianto.Mars asal Partai Gerindra Jatim minta masyarakat tidak takut saat mengurus pelayanan kesehatan di rumah sakit dengan kartu BPJS. Pasalnya berdasarkan temuan di lapangan ternyata banyak ditemukan oknum yang ada di rumah sakit memainkan kamar ditengah kekalutan yang dialami keluarga pasien.
   

Anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi Kesehatan tersebut didepan masyarakt jalan Teluk Bitung Surabaya saat reses menegaskan ada sebagian oknum pegawai rumah sakit yang menawarkan kamar perawatan diatas yang seharusnya diperoleh si pasien BPJS dengan alasan penuh. Namun diujungnya keluarga pasien ditarik uang tambahan, padahal itu bukan kemauan keluarga pasien.
   

"Saya sering melihat pasien BPJS kelas tiga menjadi bulan-bulanan oleh oknum karyawan rumah sakit. Mereka diarahkan untuk dirawat di kamar kelas dua atau satu dengan alasan kamar kelas tiga penuh. Namun belakangan mereka diminta untuk membayar uang tambahan untuk kelas dua atau satu. Padahal mereka tidak meminta naik kelas," ungkap dr. beny  usai reses di Perak utara, Selasa (22/11).
   

Berdasar kenyataan itulah, pihaknya meminta rumah sakit untuk memasang papan pengumuman yang menginformasikan kamar rawat yang masih tersedia. Termasuk memberikan nomor telepon yang harus dihubungi jika pasien BPJS kebingungan saat mencari layanan kesehatan di masyarakat.
      

"Dan terpenting karyawan BPJS harus standby di rumah sakit selama 24 jam. Hal ini sebagai upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang saat malam hari," beber Ketua Kesira Partai Gerindra Jatim. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni