Skip to main content

Fraksi PKS Jatim Dorong Pemprov Tingkatkan PAD dan Fokus Peralihan SMA/SMK

SURABAYA (Mediabidik) – Meskipun Seluruh Fraksi DPRD Jawa Timur menyetujui dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi Jatim tahun anggaran 2017 menjadi Perda. Namun ada  dua hal yang menjadi catatan penting yang perlu di perhatikan oleh Pemerintah Provinsi jawa Timur
      

Seperti kita ketahui bahwa dalam pembahasan APBD  tahun 2017 struktur anggaran yang telah dibahas oleh Pemprov dan DPRD Jatim ini menghasilkan kerangka anggaran APBD 2017 yaitu pendapat daerah sebesar Rp. 27.781.544.750.123 Triliun. Sedangkan belanja daerah Rp. 28.088.211.416.789 Triliun.
     

Melalui juru bicara Fraksi PKS DPRD  Ir.H.Artono mengatakan fraksi PKS dapat menyetujui Raperda APBD tahun anggaran 2017 menjadi Perda. Akan tetapi ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur
      

Adapun Catatan pertama guna meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD) provinsi Jatim, yaitu Pemprov didorong mengoptimalkan sumber penerimaan melalui kegiatan penghimpunan data objek dan subyek pajak daerah, serta retribusi daerah. Penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai pada kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak, dan retribusi pajak serta pengawasan penyetorannya.
      

"Fraksi PKS sangat sepakat, mengingat sumber - sumber penerimaan daerah yang terbatas (limitative), maka program intensifikasi penerimaan daerah perlu untuk terus dijalankan secara optimal,"ujar Artono saat Paripurna tentang pengesahan APBD tahun 2017.
        

Selanjutnya catatan Kedua dimana besarannya APBD 2017 yang digunakan untuk peralihan SMA/SMK ke provinsi Jatim. Fraksi PKS berharap kepada pemprov Jatim untuk peralihan SMA/SMK tetap kondusif dan tidak terjadi gejolak, karena banyak orang tua siswa di daerah yang mengkhawatirkan dengan peralihan tersebut.
      

"Kami berharap kedepannya baik secara personal maupun kelembagaan kepada DPRD dan elemen masyarakat lainnya untuk menjalankan fungsi budgeting dan control - budgeting secara ketat dan optimal agar semua anggaran dimanfaatkan sebesar - besarnya untuk kepentingan masyarakat, khususnya oleh saudara - saudara kita yang berada dibawah garis kemiskinan," papar Artono yang duduk di Komisi E tersebut.(rofik)

Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...
136 comments
Read more