Skip to main content

Perempuan Bangsa PKB Jatim targetkan 50 persen di Pemilu 2019

SURABAYA(Mediabidik) -  Perempuan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa(PB PKB) mendesak kepada pemerintah dan partai politik supaya lebih memberdayakan kaum perempuan melalui keberpihakan yang lebih kongkret, pasalnya Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, nampaknya cukup memprihatinkan karena ada kecenderungan trendnya menurun dari pemilu ke pemilu.
      

Menurut Ketua PB PKB Hj.Anik Maslachah terkait RUU Pemilu yang tengah dibahas di DPR RI lebih mengakomodir keterwakilan perempuan di legislatif. Misalnya, 30 persen keterwakilan perempuan bukan hanya masuk dalam daftar caleg parpol tetapi juga mencantumkan minimal 30 persen caleg perempuan masuk nomor urut 1 dari jumlah dapil yang ada. Dengan begitu tingkat keterpilihan caleg   perempuan juga akan terdongkrak," terang politisi asal Dapil 1 ( Surabaya-Sidoarjo) tersebut.
   

Lebih lanjut  Hj Anik Maslachah menambahkan bahwa pada Pileg 2019 mendatang PKB Jatim menargetkan keterwakilan perempuan di DPRD Jatim naik menjadi 50 persen. Sedangkan untuk DPRD Kabupaten/Kota juga keterwakilan perempuan juga bisa meningkat menjadi 30 persen.
     

"Kalau target 30 kursi DPRD Jatim pada Pileg 2019, berarti 15 diantara akan diisi caleg perempuan," harap anggota Komisi C DPRD Jatim ini.
     

Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif, PB PKB Jatim juga sudah memperkuat struktur kepengurusan hingga tingkat ranting (desa/kelurahan). Selain itu, kata Anik pihaknya juga akan memberikan advokasi terhadap keluarga marginal khususnya untuk perempuan dan anak-anak. Meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan perempuan serta meningkatkan derajat ekonomi perempuan melalui majelis taklim, kopwan dan UMKM.
       

"Kami juga mendorong kader PB PKB di tingkat desa untuk lebih pro aktif mengusulkan dan merekomendasi program pemberdayaan ekonomi perempuan melalui alokasi dana desa dengan cara masuk menjadi  anggota BPD atau menjadi kepala desa," pungkas Anik saat di temui usai acara Muswil PKB, Minggu (27/11). (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni