Skip to main content

DPU CKTR Tingkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat di Hari Pahlawan

SURABAYA (Mediabidik) - Untuk menanamkan jiwa nasionalisme kepahlawanan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Hari Pahlawan yang jatuh pada Kamis 10 Nopember 2016 besok. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (DPU CKTR) Pemkot Surabaya mewajibkan seluruh karyawan memakai baju pejuang, baik dari level Office Boy (OB) hingga Kepala Dinas. Tujuan tersebut untuk mengenang jasa seluruh para pahlawan yang berjuang tanpa pamrih, juga merupakan agenda tahunan dari pemerintah kota Surabaya.

Plt. Kepala Dinas PU CKTR Eri Cahyadi mengatakan, " Jadi teman-teman Cipta Karya memang kita perintahkan, bagaimana di hari pahlawan dalam menyambut hari pahlawan menggunakan baju pahlawan, bertujuan agar memiliki semangat pahlawan. Termasuk dengan perijinan bagaimana perijinan kita lebih cepat, lebih gamblang, itu dengan membantu orang lain, karena semangat pahlawan itu membantu orang lain," jelas Eri, disela-sela acara pengenalan ruang meeting point kepada wartawan pokja, Rabu (9/11).

Eri menambahkan, " Kedua baju ini memang kebanggaan kita, apalagi baju yang saya pakai ini baju Bung Tomo, biar darahnya membekas ke teman-teman, dan memang saya perintahkan ayo semua pakai baju pejuang, ada sebagian teman-teman ada yang pakai baju bung Tomo dan ada yang pakai baju merah putih, dan sudah kita persiapkan dua bulan sebelumnya, pada hari pahlawan sepuluh November harus pakai baju pejuang, " tambahnya.

Dia juga menjelaskan, " Selain momen pahlawan, juga pada saat tujuh belas Agustus, kita pakai baju yang mendekati, seperti pakaian merah putih, jadi istilahnya kita ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, itupun kita mengikuti moment-moment hari tertentu, sehingga perjuangan kita bisa dinikmati, " jelasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...