Skip to main content

DPU CKTR Tingkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat di Hari Pahlawan

SURABAYA (Mediabidik) - Untuk menanamkan jiwa nasionalisme kepahlawanan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Hari Pahlawan yang jatuh pada Kamis 10 Nopember 2016 besok. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (DPU CKTR) Pemkot Surabaya mewajibkan seluruh karyawan memakai baju pejuang, baik dari level Office Boy (OB) hingga Kepala Dinas. Tujuan tersebut untuk mengenang jasa seluruh para pahlawan yang berjuang tanpa pamrih, juga merupakan agenda tahunan dari pemerintah kota Surabaya.

Plt. Kepala Dinas PU CKTR Eri Cahyadi mengatakan, " Jadi teman-teman Cipta Karya memang kita perintahkan, bagaimana di hari pahlawan dalam menyambut hari pahlawan menggunakan baju pahlawan, bertujuan agar memiliki semangat pahlawan. Termasuk dengan perijinan bagaimana perijinan kita lebih cepat, lebih gamblang, itu dengan membantu orang lain, karena semangat pahlawan itu membantu orang lain," jelas Eri, disela-sela acara pengenalan ruang meeting point kepada wartawan pokja, Rabu (9/11).

Eri menambahkan, " Kedua baju ini memang kebanggaan kita, apalagi baju yang saya pakai ini baju Bung Tomo, biar darahnya membekas ke teman-teman, dan memang saya perintahkan ayo semua pakai baju pejuang, ada sebagian teman-teman ada yang pakai baju bung Tomo dan ada yang pakai baju merah putih, dan sudah kita persiapkan dua bulan sebelumnya, pada hari pahlawan sepuluh November harus pakai baju pejuang, " tambahnya.

Dia juga menjelaskan, " Selain momen pahlawan, juga pada saat tujuh belas Agustus, kita pakai baju yang mendekati, seperti pakaian merah putih, jadi istilahnya kita ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, itupun kita mengikuti moment-moment hari tertentu, sehingga perjuangan kita bisa dinikmati, " jelasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni