Skip to main content

Perjuangkan Aspirasi Petani & Nelayan Agar Dapat Bantuan Sarana Prasarana

SURABAYA (Mediabidik) – Persoalan pertanian di berbagai daerah masih menjadi permasalahan yang klasik, utamanya masih sulitnya para petani desa ini mendapatkan pupuk dan minimnya alat-alat pertanian sebagai penunjang dalam mengarap lahan pertaniannya.
      

Sebab itu, Anggota DPRD Jatim Agus Maimun,SE, M.H.P merasa terpanggil hatinya untuk terus berjuang membantu masyarakat konstituennya dalam mendapatkan bantuan tersebut diatas, sebab persoalan pupuk bagi para petani sampai sekarang masih dirasa sangat sulit di dapatkan petani yang ada di pedesaan dengan harga murah.
       

Dicontohkan Agus Maimun, bahwa pada Petani Jagung saat ini ada persoalan yang harus di bantu karena tanah garapan di wilayah persil( milik perhutani) yang kita ketahui belum tercover oleh Pemerintah Provinsi karena tidak masuk hitungan dalam kelompok tani sehingga ini menjadi persoalan yang perlu ditangani secara serius.
       

" Petani penggarap dilingkungan tanah persil yang tergabung dalam kelompok petani di sana belum terakomodir dari pemerintah setempat, sehingga mereka kurang maksimal dalam menggarap lahan pertanian, ini menyebabkan hasil panen yang tidak diharapkan, " papar Agus maimun saat di temui di gedung DPRD Jatim.
        

Begitu pula kehidupan para nelayan yang ada di daerah Bojonegoro dan Tuban, menurut Anggota Komisi B DPRD Jatim yang menangani Perekonomian tersebut menegaskan bahwa juga ada persoalan bagi para nelayan, namun sudah tercover oleh pemerintah .
     

"Adanya pembangunan pelabuhan Tambat Labuh di wilayah sentra ikan sehingga menyebabkan masalah, misal cuaca yang tak menentu saat ini seperti akan terjadi air pasang maupun surut secara tiba-tiba di sekitar Tambat Labuh tersebut ," terang Agus Maimun. 
       

Politisi asal Partai Amanat Nasional ( PAN )ini menambahkan bahwa untuk koperasi bagi patani dan nelayan di sana di pandang masih belum merata, sebab dari pantauan ternyata koperasi disana ada yang hidup dan ada yang fakum alias mati.
        

" Seperti koperasi petani tebu yang banyak mengeluhkan gimana caranya menjadi anggota koperasi, itu karena pemerintah belum bisa menyentuh para petani tebu tradisional yang ada di daerah pelosok," tegasnya serius.
        

Begitu pula pada petani tembakau, masih terang agus Maimun, para petani disana masih banyak mengeluh agar pemerintah bisa menyanggah keluarganya, padahal ada program dari pemerintah terutama dinas terkait untuk memberikan tambahan pekerjaan yang mana bisa mensejahterakan kehidupan para petani tembakau, seperti memberikan pelatihan ketrampilan yang berbasis pada industri rumahan dengan mendirikan UMKM yang ada di lingkungan pedesaan, supaya ibu-ibu yang nganggur bisa membantu mancari tambahan untuk keluarga .
       

Selain itu persoalan masyarakat yang berada di daerah Bojonegoro terutama yang terpisahkan karena adanya sungai bengawan solo, yang menghubungkan dengan wilayah Tuban bisa tersambung, seringkali masyarakat di sana meminta adanya jembatan yang tersambung di wilayah tersebut, seperti Kanor, Burno, Maloh dan Trucuh yang selama ini mengandalkan alat transportasi dengan menggunakan perahu nambang.
        

"Pemerintah harus membangun  jembatan yang menghubungkan antara Rengel (Tuban ) dan Kanor (Bojonegoro) agar roda perekonomian bisa lancar ,karena masyarakat di sana sangat membutuhkan sekali ," pungkasnya. (rofik)
   
      

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...