Skip to main content

Cairkan Dana Bopda Untuk SMA-SMK Melalui Kartu Pintar

SURABAYA (Mediabidik) – Kendati surat persetujuan dari Kemendagri sudah turun, bahwa pemkot bisa mencairkan dana BOPDA untuk guru GTT dan PTT, namun ternyata pemkot tidak akan langsung melakukan pencairan. Pemkot berkilah, untuk bisa mencairkan dana BOPDA untuk triwulan ke empat senilai Rp 52 miliar itu masih dibutuhkan proses prosedural.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana usai paripurna di DPRD Kota Surabaya, Selasa (22/11). Ia mengatakan memang dari pemerintah pusat sudah mengijinkan pemkot mencairkan dana BOPDA tersebut. Namun pemkot harus menunggu surat dari pemerintah provinsi. 

"Kita masih harus menunggu surat dari pemerintah provinsi Jawa Timur. Bahwa kewenangan pengelolaan SMA SMK secara resmi baru efektif per awal tahun 2017 mendatang," kata Whisnu. Pria yang juga seagai Ketua DPC PDIP Kota Surabaya ini menegaskan, jika surat itu sudah diterima pemkot, maka keesokan harinya akan bisa dicairkan secara langsuung. 

Lebih lanjut, Wisnu mengatakan saat ini pemkot akan segera merumuskan untuk formula pencairan bantuan bagi siswa miskin di tahun anggaran 2017 mendatang. Sebab sesuai dengan hasil konsultasi, memang sudah diperbolehkan. Namun tidak boleh dalam bentuk program kegiatan sebagai BOPDA saat ini. Tapi harus dalam bentuk belanja langsung. 

"Nah kalau dengan sistem gelondongan, kami khawatirnya, uang yang kita berikan ke pemprov akan dicampur dengan dana yang lain dan alokasinya bisa untuk siswa di luar kota Surabaya," kata Wisnu. Oleh sebab itu, ia ingin agar di tahun depan, bantuan itu bisa disalurkan langsung ke siswa, bukan lewat pemprov terlebih dulu. 

Dalam RAPBD 2017 mendatang, pemkot sudah memberikan alokasi untuk BOPDA sebanyak Rp 180 miliar. Tapi masih belum ada keputusan akan seperti apa penyalurannya. Yang jelas, keputusan itu akan dibahas di pansus RAPBD 2017 di komisi. "Yang jelas akhir November ini sudah jadi dan sudah digedok," jelas Wisnu. 

Sementara, hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya bidang kesejahteraan masyarakat Agustin  Poliana. Yang biasa disapa Titin mengatakan, saat ini dewan juga sedang mencarikan cantolan hukum untuk penyaluran dana bantuan pendidikan untuk pendidikan menengah. 

Menurut Politisi PDIP ini, ia lebih memilih untuk membuat formula penyaluran dengan sistem bantuan langsung ke siswa. Seperti bantuan permakanan dari APBD untuk lansia. Dana itu langsung diberikan ke lansia by name by address. "Jakarta saja bisa punya Kartu Jakarta Pintar.  Bisa jadi nanti Kota Pahlawan bisa punya Kartu Surabaya Pintar. Tapi yang jelas, kita harus cari cantolah hukum yang pas untuk penyalurannya," kata Titin.

Sebab ia justru khawatir kalau uang diberikan gelondongan, bisa disalahgunakan. Bisa saja uang yang sudah dicadangkan tidak untuk kota Surabaya melainkan juga untuk kabupaten/kota yang lain. "Kalau anggaran kita itu untuk semua siswa SMK-SMA di Surabaya bukan hanya yang miskin saja," kata Titin. (pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni