Skip to main content

Komisi D Jatim Desak Pemprov Tuntaskan Permasalahan di Dapil VIII

SURABAYA (Mediabidik) – Sampai saat ini masyarakat yang berada di Daerah Pemilihan (Dapil) VIII masih mengeluhkan soal pembangunan Jalan Tol yang menghubungkan antara Surabaya dan Mojokerto atau yang lebih ngetren di namakan Tol Sumo, pasalnya jika pembangunan jalan tol tersebut tidak asegera diselesaikan oleh pemerintah maka bisa di pastikan akan berpengaruh pada roda perekonomian.
       

Salahuddin salah satu dari Wakil Rakyat asal Partai Amanat Nasional (PAN) yang duduk di gedung DPRD Jatim tersebut sangat prihatin melihat pembangunan jalan tol Surabaya – Mojokerto karena berdasarkan fakta ketika melakukan blusukan dalam mendengarkan Aspirasi masyarakat yang ada di dapil VIII hampir mayoritas masyarakat mengeluhkan agar pemerintah menyelesaikan pembangunan Tol Sumo.
      

" Masyarakat menginginklan supaya Pemerintah menuntaskan proyek pembangunan tol yang menghubungkan Surabaya dan mojokerto selesai,  karena pembangunan tol tersebut hingga kini hanya sampai di daerah krian saja dan diharapkan tahun 2017Pembangunan sampai Driyorejo terus ke Waru segera di tuntaskan," ucapnya.
       

Ditegaskan Salahuddin bahwa pihak jalan tol melalui dinas terkait telah membebaskan lahan milik warga yang terkena proyek tersebut, namun diakuinya masih ada tanah warga khususnya di daerah Sepanjang masih bermasalah dan terpaksa harus di meja hijaukan, sehingga hal ini salah satu menjadi penyebab mangkraknya pembangunan Tol Sumo tersebut.
      

" Gubernur Jawa Timur Soekarwo harus serius menyelesaikan permasalahan sengketa tanah yang terjadi di sana dan segera Pemprov membayar ganti rugi tanah milik warga supaya pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto segera tuntas," harap salahuddin saat di temui di ruang kerjanya.
      

Mantan Marinir tersebut juga melihat pembangunan Jalan tol yang menghubungkan antara Mojokerto dan Kertosono  juga segera di seleseaikan sehingga pembangunan jalan–jalan tol yang ada di wilayah Dapil VIII segera dituntaskan.
       

Selanjutnya dalam urusan ke Binamargaan, lanjut Anggota Komisi D DPRD Jatim yang membidangi Pembangunan ini mengatakan bahwa masyarakat mengeluhkan kepadatan arus lalu lintas antara Nganjuk sampai Caruban bukan hanya pada hari raya saja, akan tetapi setiap hari jalan–jalan Provinsi di Dapil VIII sering terjadi kemacetan dan ini meresahkan masyarakat yang tinggal di area jalan tersebut.
      

" Dinas PU Bina Marga harus segera mengatasi persoalan tersebut, gimana caranya agar jalan Provinsi tersebut tidak macet, sehingga diharapkan tidak menganggu aktivitas warga sekitar yang mau melakukan perjalanan keseharian dalam meraup rejeki," terangnya.
     

Sementara itu, Salahuddin juga masih melihat kurangnya pembangunan irigasi yang ada di daerah pemilihannya, sebab ini sangat berpengaruh pada aliran air yang menunjang pada sektor pertanian .
       

" PU Pengairan harus serius memperhatikan pembangunan waduk dan plensengan yang rusak karena ini bisa berdampak banjir, namun hal tersebut harus segera diatasi serius, sehingga diharapkan supaya saluran irigasi bisa lancar sebab  bisa menunjang sektor pertanian khususnya para petani yang sudah mempercayanya sebagai wakil rakyat yang duduk di DPRD Jatim," pungkasnya. (rofik)
    
    

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni