Skip to main content

Komisi E Jatim Gandeng Disnaker Untuk Atasi Pengangguran di Dapil 8

SURABAYA (Mediabidik) - Sungguh ironis, saat Jawa Timur menghadapi era pasar bebas MEA, ternyata masalah pengangguran masih banyak terjadi di Mojokerto, Jombang, hingga Nganjuk. Anggota DPRD Jatim dari Dapil 8 Gatot Supriyadi mengaku sangat prihatin mendapati kenyataan ini.
      

"Jadi dari hasil reses kemarin itu, keluhan yang banyak dari masyarakat di Dapil 8 adalah masalah pengangguran," kata Gatot. Ia mengaku, sebelum menjadi anggota DPRD Jatim sudah menjadi jujugan masyarakat Mojokerto yang menganggur. Mereka bukan hanya yang memang belum pernah bekerja tapi juga ada yang korban pemutusan hubungan kerja.
     

Kata Gatot, lulusan SMK di Mojokerto memang banyak namun mereka tidak bisa dengan mudah tersalurkan tenaganya, lantaran banyak pula pabrik di kawasan Mojokerto dan sekitarnya yang tutup. Pabrik yang gulung tikar ini pun kebanyakan disebab oleh tuntutan dari para buruh untuk menaikkan upah.
        

"Karena pabrik tidak mampu menaikkan gaji, akhirnya tutup dan ini banyak terjadi terutama di daerah Mojokerto yang notebene banyak industry di sana ," ungkap politisi PDI Perjuangan ini.
      

Ia juga memaparkan, kondisi di Kabupaten dengan Kota Mojokerto sangatlah berbeda. Di wilayah kabupaten masih terdapat lahan-lahan pertanian. Sehingga hal tersebut bisa menjadi salah satu solusi mengatasi pengangguran. Sementara di wilayah kota, jenis pekerjaan yang banyak tersedia adalah bidang jasa.
      

"Jadi di kota ini kita sebisa mungkin mencari solusi. Saya berusaha menyalurkan mereka kepada pekerjaan-pekerjaan bidang jasa, seperti sekuriti, sopir, petugas kebersihan, atau apa saja. Pokoknya harus kita salurkan," papar Gatot saat di temui di ruang kerjanya, Senin (14/11)
    

Gatot yang juga seorang pengusaha bidang transportasi umum ini berusaha menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya. "Kebetulan saya ada rejeki, saya belikan bus mini untuk dijalankan oleh teman-teman (masyarakat). Pokoknya jangan sampai menganggur, terutama yang muda-muda. Sebab nanti itu juga ancamannya adalah pengaruh Narkoba. Pokoknya, mereka harus ada kegiatan, jangan sampai menganggur," tegas anggota Komisi E DPRD Jatim ini.
     

Kedepan ia juga berencana membuat semacam pelatihan untuk masyarakat agar bisa menjadi wirausahawan. Hal itu sekarang masih dikomunikasikan bersama DPRD setempat.
    

"Kalau sekarang yang bisa dilakukan juga adalah menggandeng dinas tenaga kerja untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan agar masyarakat memiliki skill. Seperti misalnya pelatihan rias pengantin, itu kami kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja," pungkas Gatot (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni