Skip to main content

Partai Demokrat Jatim Pilih Sistem Pemilihan Terbuka Proporsional

SURABAYA (Mediabidik) - RUU Pemilu yang kini dibahas di Komisi II DPR RI dianggap merugikan partai kecil. Pasalnya, ada batasan caleg yang jadi per daerah pemilihan (dapil) maksimal 10 (orang).
   

Sekretaris DPD Partai Demokrat (PD) Jatim, Renvill Antonio menegaskan bila sistem tersebut benar diberlakukan, maka otomatis partai kecil sulit mendapatkan kursi. Terkecuali jika ada tambahan dapil di Jatim yang saat ini dari 11 menjadi 15.
    

"Yang pasti kami tidak setuju dengan sistem tersebut. Melalui kader Partai Demokrat yang duduk di Komisi II DPR RI, kami berjuang hal itu tidak diloloskan. Terkecuali jika ada penambahan dapil,"tegas pria yang juga Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim ini, Minggu (27/11).
    

Ditambahkannya, jika sistem tersebut sangat merugikan partai kecil yang sulit lolos. Sementara untuk partai besar tidak masalah.
   

Terkait dengan sistem terbuka proporsional, antara partai politik peserta pemilu masih ada tarik ulur. PDIP sendiri saja memilih terbuka terbatas proporsional. Dimana nantinya modelnya sistem nomor urut.
     

"Kalau Partrai Demokrat Jatim memilih menyerahkan pada kader yang ada di Komisi II. Yang pasti PD Jatim dan DPC memilih sistem terbuka proporsional. Dimana rakyat merasa senang dan kader-kader partai yang potensial didaerah dapat muncul dan dapat membantu saat pelaksanaan Pilpres," terang Renvill.
  

Yang jelas,masih terang Renvill, Partai Demokrat Jatim akan tetap berjuang agar dalam RUU Pemilu ini banyak bermanfaat untuk masyarakat. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...