Skip to main content

Partai Demokrat Jatim Pilih Sistem Pemilihan Terbuka Proporsional

SURABAYA (Mediabidik) - RUU Pemilu yang kini dibahas di Komisi II DPR RI dianggap merugikan partai kecil. Pasalnya, ada batasan caleg yang jadi per daerah pemilihan (dapil) maksimal 10 (orang).
   

Sekretaris DPD Partai Demokrat (PD) Jatim, Renvill Antonio menegaskan bila sistem tersebut benar diberlakukan, maka otomatis partai kecil sulit mendapatkan kursi. Terkecuali jika ada tambahan dapil di Jatim yang saat ini dari 11 menjadi 15.
    

"Yang pasti kami tidak setuju dengan sistem tersebut. Melalui kader Partai Demokrat yang duduk di Komisi II DPR RI, kami berjuang hal itu tidak diloloskan. Terkecuali jika ada penambahan dapil,"tegas pria yang juga Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim ini, Minggu (27/11).
    

Ditambahkannya, jika sistem tersebut sangat merugikan partai kecil yang sulit lolos. Sementara untuk partai besar tidak masalah.
   

Terkait dengan sistem terbuka proporsional, antara partai politik peserta pemilu masih ada tarik ulur. PDIP sendiri saja memilih terbuka terbatas proporsional. Dimana nantinya modelnya sistem nomor urut.
     

"Kalau Partrai Demokrat Jatim memilih menyerahkan pada kader yang ada di Komisi II. Yang pasti PD Jatim dan DPC memilih sistem terbuka proporsional. Dimana rakyat merasa senang dan kader-kader partai yang potensial didaerah dapat muncul dan dapat membantu saat pelaksanaan Pilpres," terang Renvill.
  

Yang jelas,masih terang Renvill, Partai Demokrat Jatim akan tetap berjuang agar dalam RUU Pemilu ini banyak bermanfaat untuk masyarakat. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni