Dewan Jatim Dorong Pemprov Ubah UPT Jadi BLUD

SURABAYA (Mediabidik) - Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 Jatim yang minus, membuat DPRD Jatim memberikan usulan kepada Pemprov Jatim. Salah satunya, dengan mengupayakan adanya UPT ke BLUD. Hal tersebut di sampaikan Anggota DPRD Jatim asal Fraksi partai Demokrat.

Agus Dono Wibawanto saat di temui di ruang kerjanya mengatakan bahwa kesulitan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim harus mulai dipikirkan jalan keluar. Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan agar UPT penghasil dijadikan BULD. "seperti halnya rumah sakit, kami berharap UPT yang bisa mendatangkan PAD dijadikan BLUD," ucap Politisi Partai Demokrat ini, Senin (21/11).

Agus Dono yang duduk di Komisi E DPRD Jatim ini memandang kalau APBD Jatim tidak akan terbebani. Disamping itu, beralihnya status menjadi BLUD ini, maka UPT bisa semakin baik lagi dari segi pelayanan.

"Ini merupakan langkah yang tepat untuk mendorong setiap satuan perangkat kerja daerah (SKPD) yang memiliki UPT supaya lebih maksimal lagi, dengan mendorong fungsi ekonominya," terang pria yang akrab di panggil Gus Don tersebut.

Gus Don juga mencontohkan bahwa SKPD dan UPT yang bisa dijadikan BLUD adalah Dinas Perindustrian dan Badan Diklat. Menurutnya, potensi yang ada di Badan Diklat Jatim sangat besar. Sementara yang ada saat ini, minim sekali pemasukkannya untuk Pemprov Jatim.

Padahal, masih terang Agus Dono, terkait dana APBD yang dialokasikan untuk Badan Diklat ini sangat besar. " Ada banyak UPT yang seharusnya bisa dialihkan menjadi BLUD, seperti UPT Badan Latihan Kerja (BLK) di Disnakertranduk Jatim juga bisa dijadikan BLUD. Dimana kualitas lulusannya sangat mampu bersaing ," pungkasnya. (rofik)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...

Mediabidik.com

Search This Blog