Skip to main content

Dewan Minta Pemkot Permudah Pencairan Dana Penyertaan Modal BUMD

SURABAYA (Mediabidik) - Dana penyertaan modal di beberapa BUMD milik Pemkot Surabaya ternyata tidak bisa digunakan secara maksimal, dana  APBD kota Surabaya yang bertujuan untuk mendongkrak optimalisasi fungsi dan perannya, ternyata ngendon dan tidak bisa dicairkan tepat pada waktunya.

Ahmad Zakaria anggota Komisi B DPRD Surabaya mengatakan bahwa ternyata dana penyertaan modal untuk beberapa BUMD selalu 'ngendon' di Kas Daerah dalam waktu yang cukup lama, hanya karena ada keragu-raguan pencairannya.

"Bayangkan, dana penyertaan modal untuk PD Pasar Surya tahun 2015 yang nilainya Rp 10 Milyar, ternyata cair pada bulan Desember 2016 dan baru digunakan pada bulan September 2016, artinya setelah ngendon di Pemkot beberapa bulan, setelah cair masih ngendon lagi beberapa bulan," ucapnya, Selasa (29/11/2016).

Menurut Zakaria, kejadian yang sama terjadi di PDTS KBS, karena dana penyertaan modal tahun 2016 senilai Rp 10 Milyar, sampai bulan November ini belum bisa dicairkan. Artinya, kalaupun bisa cair di bulan Desember, maka akan digunakan pada tahun berikutnya. Anehnya lagi, dana penyertaan modal untuk BUMD termasuk PDTS KBS juga ada di tahun 2017.

"Ini pengakuan mereka, dan katanya pemkot beralasan soal unsur kehati-hatian, lha kalau memang tidak butuh itu, kan bisa di alokasikan untuk yang lain, karena setelah dana itu bisa dicairkan, siapa yang bisa mengontrol penggunaannya, sesuai atau tidak, karena kami juga tidak bisa mengetahui, hanya PPATK yang bisa mengecek itu," tandasnya.

Politisi asal PKS ini meminta kepada Pemkot Surabaya untuk tidak lagi menahan pencairan dan penyertaan modal yang sudah tertuang dalam APBD tahunan dengan alasan ragu-ragu. Atau lebih baik tidak perlu mengajukan anggaran dengan nomenklatur tersebut jika ternyata penyerapan dan penggunannya tidak sesuai. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni