Skip to main content

Tentukan Cawagub, PAN akan Lakukan Rakerwil

SURABAYA (Mediabidik) - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Jatim masih akan melakukan pertemuan dengan pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) di seluruh Jatim dalam menentukan calon wakil gubernur Jatim yang akan diusung pada Pilkada 2018. Rencanananya, pembahasan tersebut akan dillakukan pada Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Juli mendatang. 

Berdasarkan penjelasan pengurus DPW PAN Jatim, Agus Maimun, dalam Rakerwil tersebut, rencananya akan membahas beberapa hal. Pertama, pertemuan akan membahas kemungkinan cagub yang akan diusung oleh PAN Jatim. Kedua, forum juga akan menentukan cawagub dari internal PAN yang diusulkan untuk mendampingi cagub pilihan tersebut.

Agus mengatakan, beberapa nama cagub yang beredar saat ini, mulai Saifullah Yusuf hingga Khofifah Indar Parawansa, akan menjadi masukan pihaknya dalam pertemuan ini. Termasuk adanya keputusan dari PKB yang memutuskan akan mendukung pencalonan Gus Ipul. 

"Sejumlah perkembangan politik yang beredar belakangan ini akan menjadi bahan pertemuan kami nanti. Kami menghormati mekanisme di partai lain, namun untuk keputusan di PAN, kami akan mendengarkan masukan dari daerah," kata Agus kepada Surya saat ditemui di kantor fraksi PAN DPRD Jatim, Senin (25/5). 

Sedangkan dari internal PAN Jatim, Agus menyebut beberapa nama yang potensial untuk diusulkan. Misalnya, Masfuk (Ketua DPW PAN Jatim), Suyoto (Bupati Bojonegoro/wakil ketua DPP PAN), hingga Anang Hermansyah (anggota DPR RI). 

Namun, Agus kembali menegaskan, dalam pengambilan keputusan tetap harus melalui Rakorwil. "Nama-nama tersebut memang menjadi kader terbaik bagi kami. Meskipun demikian, kami tak bisa begitu saja memutuskan tanpa adanya pertemuan," ujar ketua Fraksi PAN di DPRD Jatim ini. 

Nantinya, hasil keputusan dari rakorwil tersebut akan menjadi bahan rekomendasi yang akan diberikan kepada DPP. "Keputusan rakorwil akan menjadi hasil definitif yang diberikan kepada DPP. DPP lah yang nantitnya akan memutuskan," tandasnya. (rofik)


Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...