Skip to main content

Antisipasi Parcel Kadaluarsa, Komisi B Jatim Minta Disperindag & BPOM Sidak Lapangan Sampai Tingkat Kartel

SURABAYA (Mediabidik) – Meskipun puasa baru dijalani beberapa hari, akan tetapi sudah banyak dijumpai hampir di setiap pusat perbelanjaan atau Mal maupun pedagang musiman yang menawarkan bingkisan lebaran (Parcel) sudah banyak di temukan, namun terkadang banyak masyarakat yang yang menjadi korban akibat makanan dan minuman kaleng yang ada di dalam parcel tersebut kadaluarsa alias ekspixed.
    
Ach .Firdaus Febrianto,SH.MM Anggota Komisi B DPRD Jatim membidangi Perekonomian merasa prihatin melihat sering kali masyarakat menjadi korban akibat ulah pedagang atau pengusaha nakal yang masih menjual makanan dan minuman kaleng yang sudah kadaluarsa alias basih.
     
" Ini sangat berbahaya karena menyangkut nyawa seseorang akibat menkonsumsi makanan dan minuman kaleng yang ada di dalam bingkisan parcel dan bisa mengakibatkan masuk rumah saklit hingga harus opname karena karacunan makanan yang sudah jatuh tempoh alias kadaluarsa," tegas Firdaus saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (31/5).
     
Politisi asal Fraksi Partai Gerindra Jatim ini sangat menyayangkan sikap pemerintah dalam hal ini Disperindag Jatim maupun BPOM yang sepertinya kurang tegas dan tanggap terhadap persoalan yang terjadi dilapangan tentang bingkisan lebaran seperti parcel yang isinya kadaluarsa.
    
" Seharusnya Disperindag dan BPOM melakukan pengawasan ketat hingga tingkat kartel sebab persoalan mamin parcel kadaluarsa ini biasanya diduga dilakukan di tingkat produsen paling bahwa yang melakukan kecurangan tersebut," terang Firdaus yang 2 periode duduk sebagai wakil rakyat Jatim ini.
     
Maka itu, lanjut politisi yang maju dari dapil Gresik dan Lamongan ini mendesak kepada dinas terkait untuk melakukan pengawasan ketat terhadap makanan dan minuman kaleng yang di kemas dalam bingkisan lebaran berupa parcel untuk mengecek tanggal beredarnya.
   
" Jangan sampai kejadian yang sudah -sudah masyarakat yang menjadi korban keracunan, gara-gara mengkonsumsi makanan dan minuman kaleng karena ekspixed dan ini sangat berbahaya sekali, bila di temukan dilapangan pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap pedagang nakal tersebut," terang mantan Anggota Komisi A yang membidangi Hukum dan Pemerintahan ini. (rofik)
     
     

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni