HKTI Pertahankan Jawa Timur sebagai Lumbung Pangan Nasional

SURABAYA (Mediabidik) - Produksi padi di Jawa Timur tahun lalu mencapai 6,36 ton gabah kering giling (GKG). Jumlah itu terbesar di Indonesia, bahkan mencapai dua kali lipat produksi padi Jawa Tengah sebesar 3,32 ton. Tak salah kalau Jawa Timur mendapat predikat lumbung pangan nasional. Namun ke depan, tak mudah mempertahankan predikat tersebut. Hal itu diakui Wakil Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jatim, Bambang Rianto.

Bambang mengakui banyak faktor yang menjadi tantangan untuk mempertahankan predikat Jatim sebagai lumbung pangan nasional. Di antaranya cuaca ekstrem dan makin menyusutnya lahan pertanian karena tergerus pembangunan. Terlebih kebutuhan akan permukiman semakin meningkat yang tentunya tak lepas dari kebutuhan lahan. Karena itu, anggota DPRD Jatim itu berharap ada regulasi untuk memproteksi agar lahan produksi tidak berpindah tangan kepada developer.

"Keberadaan lahan produktif apalagi lagi pertanian harus diproteksi agar tidak menyusut. Karena itu harus ada regulasi agar lahan pertanian tidak berpindah tangan ke developer atau pengembang," tegas politisi Hanura ini, Sabtu (6/5).

Anggota Fraksi NasDem-Hanura DPRD Jatim itu berharap pemerintah kabupaten memasukan aturan perlindungan lahan pertanian produktif ke dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW). Dengan begitu, lahan pertanian bisa terus dipertahankan, sehingga produksi padi pun tak menyusut.

"Saya berharap masing-masing pemda memasukan proteksi lahan pertanian produktif ke dalam RTRW,"imbuh anggota Komisi D DPRD Jatim ini.

Terkait organisasi HKTI, Bambang mengaku pihaknya sedang berbenah dan menata organisasi hingga ke bawah. Hari Minggu (7/5) mendatang, akan dilaksanakan pelantikan pengurus HKTI Jatim dibawah kepemimpinan Ahmad Nawardi. Ketua Umum HKTI, Jenderal TNI (pur) Moeldoko dan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) Osma Sapta Odang (Oso) dipastikan hadir. (rofik)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog