Skip to main content

Launching Program Suramadu, Tiga Pilar Bersinergi

SURABAYA (Mediabidik) - Pemkot Surabaya bersama Polres Tanjung Perak dan TNI meluncurkan program Suramadu, Jumat (26/5) di Taman Suroboyo Kecamatan Bulak, tujuan tersebut untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Suramadu merupakan kependekan dari program "Sumbang Saran Menyelesaikan Masalah dan dan Pengaduan". 

Hadir dalam acara tersebut Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Ronny Suseno, pejabat dari Polda Jatim, Korem 084 Bhaskara Jaya, Dandim 0830 Surabaya Utara, Dandim 0831 Surabaya Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksana Negeri Tanjung Perak, jajaran Forum Pimpinan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya, para camat dan lurah. 

Wali kota Tri Rismaharini dalam sambutannya mengatakan, program Suramadu yang melibatkan tiga pilar (TNI, Polri dan pemerintah daerah) ini harus diapresiasi dan didukung oleh semua stake holder di Kota Surabaya. Mulai dari lurah, camat, Babinsa, Babinkamtibmas, TNI dan Polri. Terlebih, kawasan yang berada di bawah Polres Pelabuhan Tanjung Perak, merupakan wilayah yang memang perlu untuk mendapatkan perhatian lebih. 

"Saya sangat dengan program ini. Ini langkah yang bagus di mana tiga pilar bisa menjadi satu untuk menyerap masalah di masyarakat kemudian menyelesaikan masalah itu. Terus terang, saya banyak PR (pekerjaan rumah) di kawasan ini. Seperti masalah kemiskinan, pendidikan dan kriminalitas," jelas wali kota.

Ada enam kecamatan di Surabaya yang masuk dalam kawasan Polres Pelabuhan Tanjung perak ini. Yakni Kecamatan Asemrowo, Krembangan, Semampir, Pabean Cantikan, Bulak dan Kenjeran. Dengan adanya program Suramadu ini, wali kota berharap masalah bisa diantisipasi sejak dini sehingga tidak sampai muncul korban. Karena memang, tim Suramadu ini akan bergerak menyerap permasalahan di masyarakat. "Kami menjaga agar Surabaya tidak menjadi sentuhan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lurah dan camat tidak usah ragu karena di-back up TNI dan Polri" sambung wali kota.

Dalam kesempatan tersebut, wali kota juga menyampaikan bahwa selama ini, Pemkot Surabaya sudah memiliki ruang posko siaga Command Center. Posko siaga Command Center merupakan upaya Pemkot Surabaya untuk merespons cepat aduan darurat dari masyarakat Surabaya semisal kebakaran, pohon tumbang, Penerangan Jalan Umum (PJU) rusak, hingga anak hilang. Warga hanya perlu menelepon ke nomor 112 dan aduannya akan segera direspons. Nomor tersebut bisa diakses 24 jam dan bebas pulsa.    

Sementara Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Ronny Suseno menyampaikan, tim Suramadu ini akan proaktif bergerak door to door ke masyarakat setiap hari untuk mengurai permasalahan yang terjadi di masyarakat di lingkungannya. Tim Suramadu juga akan mengidentifikasi letupan masalah untuk tidak berkembang menjadi besar. 

"Selama ini masyarakat bila ada masalah, bingung mau menyampaikan ke mana. Kini bisa disampaikan. Kami selalu terbuka terhadap masalah di masyarakat dan akan kami jembatani. Semisal urusan kecil bila ada masalah air, nanti bisa kami sambungkan ke PDAM," jelas Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak.

AKBP Ronny Suseno menegaskan, adanya tim Suramadu ini juga penting untuk mengantisipasi agar tidak sampai muncul teror bom seperti yang terjadi di Kampung Melayu Jakarta. "Ya, karena dari masyarakat kita bisa mendapatkan banyak informasi terkait perkembangan di lingkungannya. Selama ini, dari kelurahan, Polres, Danramil dan Kodim punya tim khusus. Kini jalan bersama dijadikan satu," sambung Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni