Delapan Juta Suara Lebih Ternyata Potensi Pemilih Pemula

SURABAYA (Mediabidik) - Banyak masyarakat kalangan generasi muda yang antipati terhadap pendidikan politik, padahal potensi pemuda di Jawa Timur ada sekitar 8 juta orang yang perlu dilakukan sosialiasi dan pelatihan agar para pemuda ini mengerti politik dan bisa berkontribusi positif bagi masyarakat.

Renville Antonio Anggota DPRD Jatim menerangkan kalau dengan jumlah 8 juta suara, kita bisa jadi anggota dewan dan acara forum yang diselenggarakan mahasiswa ini sangat baik untuk lebih mengenal dan memahami tentang legislatif

"DPRD Jatim diundang dalam forum baik ini untuk melatih anak mudah bagaimana legislatif di Provinsi dan bagaimana legislatif di mahasiswa agar menjadi lebih baik lagi," terang Renville dihadapan mahasiswa.

Secara pribadi Politisi asal Partai Demokrat Jatim ini sangat mengapresiasi Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yang mengadakan forum yang baik ini tentang artinya mahasiswa yang punya inisiatif mengundang para legislator supaya memberi masukan.

Dijelaskan Renville yang duduk di Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim ini bahwa secara garis besar posisi legislatif di sebuah pemerintahan daerah sangat berperan sekali.

Bahkan, jika ada mahasiswa yang berminat mendalami politik praktis bisa bergabung dalam forum-forum diskusi lainnya. Satu diantarnya bisa melalui komunitas Muda Mudi Demokrat. Karena Menurutnya kegiatan pelatihan semacam ini memang harus rutin dilaksanakan.

"Kalau mau bergabung dengan komunitas Muda Mudi Demokrat juga silakan. Banyak kegiatan positif yang di sana. Kita punya 185 anggota dewan kabupaten/kota dan 13 anggota dewan provinsi. Artinya, ini bisa dimanfaatkan untuk belajar. Di Muda Mudi Demokrat kan konsumsi dan sebagainya bisa gratisDelapan Juta Suara Lebih Ternyata Potensi Pemilih Pemula." kata Renville yang juga Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim.(rofik)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog