Skip to main content

Kyai Kampung Datangi Kemendagri Minta Khofifah Bisa Maju Pilgub Jatim

SURABAYA (Mediabidik) - Forum Komunikasi Kyai Kampung Jatim (FK3J) benar-benar all out mendukung Khofifah Indar Parawansa untuk maju sebagai calon Gubernur. Sebanyak 52 kyai kampung bertemu dengan Dirjen Otoda Kemendagri Sumarsono di Jakarta untuk memohonkan izin agar Menteri Sosial tersebut bisa maju Pilgub Jatim 2018.
       
"Ini merupakan tindak lanjut, untuk meminta izin kepada Presiden agar Bu Khofifah bisa maju Pilgub Jatim," kata Koordinator FK3J Fahrurrozi saat dikonfirmasi melalui ponselnya, kemarin.
       
Dijelaskan, pihaknya sebenarnya mengirim surat kepada presiden. Namun kemudian di disposisikan kepada Menteri Dalam Negeri. "Akhirnya kami diterima Dirjen Otoda Sumarsono. Semua hasil pembicaraan kami juga telah didokumentasikan," kata Gus Fahrur.
      
Hasil pertemuan ini nantinya akan diserahkan kepada presiden secepatnya oleh Kemendagri. Selanjutnya, FK3J disuruh menunggu jawaban presiden tersebut. "Pihak Dirjen sendiri memang tidak bisa memberi komentar karena itu urusan politik," jelas dia.
       
Ia menambahkan, jika nanti Khofifah tidak jadi maju Pilgub, maka FK3J baru akan mendukung Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai calon gubernur. Namun demikian pihaknya tetap berharap Khofifah mendapat izin presiden dan bisa maju Pilgub. 
     
Untuk diketahui bahwa calon wakil Gubernur yang didukung FK3J sedikit mengalami perubahan. Sebelumnya, ada empat nama yang didukung. Tapi kini sudah mengerucut hanya ada dua nama. 

"Ada perubahan di calon wagub. Kini yang kuat tinggal dua nama Pak Wachid (Kadishub Wachid Wahyudi) mewakili birokrat dan Hasan Aminudin (angggota DPR RI).
        
Sebelumnya, FK3J telah menyatakan dukungannya kepada Khofifah pada akhir Maret 2017 lalu, dan berkirim surat kepada Kantor Sekretariat Negara yang telah mendapat respons kemarin. 

Juru Bicara FK3J Zainul Abidin mengatakan, lima kyai kampung yang berangkat langsung ke Jakarta menuju Kantor Sekretariat Negara untuk menyerahkan surat agar presiden memberikan restu. "Bu Khofifah kan pembantu Presiden, jadi harus mendapat izin terlebih dahulu," kata Zainul Abidin.
       
Selain itu, pihaknya berharap bakal calon Gubernur adalah orang-orang yang berkualitas serta punya visi misi yang bisa membawa masyarakat lebih sejahtera dan makmur. "Kami melihat, ada dua calon dari Nahdlatul Ulama (NU) yang sesuai, yaitu Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf dan Mensos Khofifah," tegasnya (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni