Komisi B Jatim Desak KPPU Turun Cegah Kartel Bahan Pokok Saat Ramadhan

SURABAYA (Mediabidik) - Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Perekonomian mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memantau harga hingga pendistribusian bahan pokok guna mencegah adanya kartel perdagangan bahan pokok jelang Ramadhan hingga lebaran 2017.

Menurut Pranaya Yudha Mahardika,SP,M.I.B Anggota Komisi B mengatakan perlu adanya pengawasan bahan pokok di Jatim karena sarat akan permainan sehingga dengan mudah memainkan harga bahan pokok saat ramadhan tahun ini.

"Jangan sampai masyarakat kesusahan untuk pemenuhan bahan pokok saat ramadhan sehingga harga bahan pokok di Jatim tinggi. Meski sudah ada subsidi ongkos angkut dari Pemprov, namun hal tersebut bukan jaminan kalau harga-harga bahan pokok di Jatim akan bisa dikendalikan atau tetap stabil," terang Yudha saat di temui di ruang kerjanya, Rabu (10/5).

Politisi asal Partai Golkar Jatim ini juga menilai bahwa selain itu pihaknya berharap Disperindag Jatim mengintenstifkan kegiatan-kegiatan operasi pasar diseluruh Jatim yang tepat sasaran.

" Saya berharap Disperindag masuk ke pelosok-pelosok sehingga bisa mengena ke masyarakat di bawah. Jangan operasi pasar yang mudah dijangkau masyarakat tapi masyarakat perkotaan. Ini yang sering saya jumpai selama ini dan saya berharap Disperindag Jatim melakukan evaluasi tata cara operasi pasarnya," tegas Yudha.

Selain itu, Yudha menambahkan, perlu adanya koordinasi intensif juga Disperindag Jatim dengan Bulog."Saya pikir tentunya kepala dinas Disperindag tahu apa-apa yang harus dilakukan agar harga-harga kebutuhan bahan pokok di Jatim tetap stabil," pungkasnya.(rofik)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...

Mediabidik.com

Search This Blog