Skip to main content

Komisi E Prihatin Banyak TKI Jatim Jadi Korban Pancung

SURABAYA (Mediabidik) - Banyaknya warga Jawa Timur tercatat bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri atau buruh migrant dan diantara mereka bernasib baik mendapatkan gaji yang layak yang rutin dikirimkan untuk keluarga di kampung halaman. Namun tak sedikit, TKI yang bernasib kurang beruntung, mereka dideportasi sampai masuk penjara. Bahkan ada 18 TKI asal Jatim yang terancam hukuman pancung (penggal kepala) di Malaysia dan Arab Saudi karena divonis hukuman mati.
       
Fakta tersebut membuat anggota Komisi E DPRD Jatim, Mochammad Eksan prihatin. Karena itu, Eksan meminta Gubernur Jatim, Soekarwo agar memimpin usaha penyelamatan 18 TKI warga Jatim itu dari eksekusi pancung. Politisi NasDem itu menegaskan, pemerintahan itu ada di setiap tingkatan karena itu, sebagai pimpinan provinsi, Gubernur punya tanggungjawab untuk menyelamat nasib TKI yang terancam hukuman pancung.
         
"Saya meminta, Gubernur memimpin langsung usaha penyelamatan warga Jatim dari hukuman pancung. Tentunya, berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan Dubes RI atau BNP2TKI. Gubernur harus menunjukkan keberpihakan pada warganya," tegas Eksan, Minggu (7/5).
       
Wakil Ketua DPW Partai NasDem bidang Agama dan Masyarakat Adat itu mengingatkan, para TKI itu telah memberi kontribusi devisa yang besar bagi Jawa Timur. Sebab, setiap bulan mereka mengirimkan uang (remitansi) kepada keluarga di Jatim. Untuk nasional jumlah remitansi dari TKI lebih dari Rp100 Triliun. Jumlah yang besar tentunya juga mengalir ke Jawa Timur sebagai salah satu provinsi pengerah TKI terbesar. Perputaran uang itu secara otomatis menggerakan perekonomian di Jatim.
        
Karena alasan itu, Eksan menilai tak salah kalau para TKI itu diberi gelar Pahlawan Devisa. Pasalnya, kontribusi devisa yang besar melalui mereka. Sebab itu, Wakil Sekretaris PCNU Jember itu berharap Pemprov Jatim maupun Pemda asal TKI memberikan bantuan hukum untuk para TKI yang terjerat masalah hukum di luar negeri.
        
"Para TKI itu adalah pahlawan devisa bagi Jawa Timur, karena itu tak berlebihan kalau Pemprov mengirimkan pengacara untuk memberikan bantuan hukum. Kalau perlu kirim pengacara sekaliber Yusril Ihza Mahendra. Saya yakin pemprov mampu menyewa Bang Yusril," ujar Presidium KAHMI Jember ini.
        
Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam II Jember itu berharap, perlindungan kepada para TKI harus dimulai dari hulu sampai hilir. Mulai sebelum keberangkatan sampai di negara tujuan TKI. Bahkan hingga masa kerja TKI itu selesai dan mereka kembali ke kampung halaman. Karena itu, pemda setempat harus memberikan bekal ketrampilan sebelum TKI berangkat dan setelah mereka pensiun sebagai TKI.
     
"Saya yakin pada hakikatnya para TKI itu ingin tinggal dan bekerja dekat bersama keluarga di negeri sendiri. Hanya keadaan yang membuat mereka memilih untuk bekerja ke luar negeri. Karena itu, perlu ada bimbingan kepada para TKI yang memutuskan pensiun dan kembali ke tanah air, agar uang yang mereka bawa pulang bisa dimanfatkan untuk usaha di tanah air," pungkas Politisi Asal Partai Nasdem tersebut. (rofik) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni