Skip to main content

DPRD Jatim Serukan Perkuat Ideologi Pancasila ke Masyarakat

SURABAYA (Mediabidik)  - Persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dipersimpangan jalan bukanlah isapan jempol belaka. Hal itu dibuktikan dari hasil penelitian yang kini menjadi perhatian serius PDIP. Bahkan Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarno Putri mengintruksikan agar seluruh kader partai berlambang kepala banteng supaya memperkuat ideologi Pancasila ke seluruh lapisan masyarakat. 
     
Ketua F-PDIP DPRD Jatim Sri Untari mengatakan salah satu intruksi DPP PDIP untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta memperkokoh ideologi Pancasila adalah dengan memasang gambar "Garuda Pancasila" sebagai Picture Profile (PP) di handphone masing-masing.
       
"Garuda Pancasila itu dengan tulisan Bhineka Tunggal Ika itu lambang negara sekaligus lambang pemersatu bangsa Indonesia," ujar Untari saat ditemui di ruang kerjanya,Rabu (10/5).
      
Menurut politisi asal Malang, sebuah penelitian terhadap mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia terkait ideologi Pancasila ternyata sangat mengejutkan. Pasalnya, 80 persen dari responden inginkan mengubah ideologi Pancasila menjadi negara khilafah.
       
"Ini khan ironis, generasi muda bangsa yang terdidik dan lembaga pendidikannya dibiayai negara justru mau mengubah ideologi Pancasila dengan sistem khilafah," ungkap Sri Untari yang juga jabat Sekretaris DPD PDIP Jatim tersebut.
     
Terlebih dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2011 telah menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi dalam hirarkis perundang-undangan di Indonesia.  
      
"Pendidikan ideologi Pancasila harus digelorakan lagi jangan hanya menjadi jargon dan slogan. Pemerintah juga harus bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang menolak Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa," harapnya.. 
    
Bahkan, kata Untari semua agama di Indonesia wajib mengajarkan ideologi Pancasila karena Pancasila telah disepakati oleh para pendiri bangsa tidak bertentangan dengan agama.
     
"Pancasila itu justru selaras dengan Islam, jika sekarang ada yang masih ngotot mendirikan negara agama itu justru suatu kemunduran bagi bangsa ini," tegas Untari yang duduk di Komisi C DPRD Jatim ini. 
    
Upaya lain memperkokoh persatuan yang dilakukan PDIP yakni bagaimana menciptakan Pilkada beretika agar masyarakat tidak gaduh hanya karena penyelenggaraan Pilkada, sehingga dalam Pilkada serentak 2018 mendatang, kami akan upayakan Pilkada yang teduh dan tak gaduh.
     
Di sisi lain,Fraksi PDIP DPRD Jatim juga mengusulkan agar Anggaran Dana Transfer Desa mensyaratkan ada pendidikan ideologi Pancasila di tingkat desa dalan pencairan. "Harus diakui internalisasi ideologi Pancasila ke warga masyarakat sekarang inj kurang strong (kuat)," kata Sri Untari. 
     
Ia juga meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk lebih tegas memperingatkan stasiun televisi yang menayangkan tayangan-tayangan atau pernyataan seseorang yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. "Kalau tayangan seperti itu dibiarkan justru bisa mensuburkan paham-paham yang bertentangan dengan pancasila tumbuh di Indonesia," pungkasnya.  (rofik) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni