Skip to main content

Komisi E Jatim Soroti Rendahnya Hasil UNBK SMA/SMK di Jatim

SURABAYA (Mediabidik) - DPRD Jatim memanggil sejumlah kepala sekolah SMA/SMK di Surabaya bersama kepala Dinas Pendidikan Jatim. Dalam pertemuan tersebut, anggota dewan menyoroti masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan menurunnya hasil ujian nasional berbasis komputer (UNBK).
        
Anggota Komisi E DPRD Jatim moch Eksan mengatakan, kuota 10 persen bagi siswa sekolah daerah terlalu besar. Dengan jumlah itu dikhawatirkan peserta didik asal wilayah tersebut tidak mendapat jatah sekolah. Meski sebenarnya PPDB telah diatur menurut zona secara penerimaan siswa. Namun, tidak begitu dengan pendaftaran dimana siswa boleh memilih sekolah.
        
"Coba dilihat, memang penerimaan menurut zona. Tapi bagaimana dengan pendaftarannya, jika siswa tersebut ingin mendaftar sekolah di luar daerah pada pilihan pertamanya. Dan meletakkan sekolah dinomor dua, bagaimana," ujar moch Eksan, Senin (22/5).
       
Dalam PPDB memang disebutkan bahwa ada tiga alternatif yang tersedia bagi siswa. Diantaranya, pilihan pertama pada sekolah di dalam zona (sekolah terdekat dengan domisi) dan pilihan kedua di dalam zona pada sekolah di luar zona. Kemudian pilihan pertama pada sekolah di dalam zona dan pilihan sekolah di luar zona. Lalu pilihan pertama pada sekolah di luar zona dan pilihan kedua di sekolah di dalam zona. 
        
Kalau siswa memilih pada alternatif ketiga, serta pada ranking hasil UNBK mencukupi untuk masuk di khawatirkan siswa dari kalangan menengah kebawah kesulitan mencari sekolah.     

"Biasanya anak siswa orang kaya itu sebelum UNBK bimbingan belajar. Sehingga nilainya bisa tinggi. Sedangkan siswa kurang mampu persiapannya kurang maksimal. Itu nanti kahwatirnya akan kalah," bebernya. 
   
Politisi asal Partai Nasdem ini juga menyoroti hasil dari UNBK. terlebih untuk posisi untuk hasil Kota Surabaya yang berada di peringkat 21. Meski posisinya meningkat, tapi sebagai ibu kota provinsi seharusnya bisa dinomor satu. 
       
"Melihat peringkatnya, berarti infrastruktur pendidikan tidak korelasi dengan posisi. Begitu juga dengan hasil kelulusan hanya 55 persen untuk SMK dan 85 persen bagi SMA. Berarti ada yang salah," pungkas Eksan. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni