Skip to main content

Komisi E Jatim Soroti Rendahnya Hasil UNBK SMA/SMK di Jatim

SURABAYA (Mediabidik) - DPRD Jatim memanggil sejumlah kepala sekolah SMA/SMK di Surabaya bersama kepala Dinas Pendidikan Jatim. Dalam pertemuan tersebut, anggota dewan menyoroti masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan menurunnya hasil ujian nasional berbasis komputer (UNBK).
        
Anggota Komisi E DPRD Jatim moch Eksan mengatakan, kuota 10 persen bagi siswa sekolah daerah terlalu besar. Dengan jumlah itu dikhawatirkan peserta didik asal wilayah tersebut tidak mendapat jatah sekolah. Meski sebenarnya PPDB telah diatur menurut zona secara penerimaan siswa. Namun, tidak begitu dengan pendaftaran dimana siswa boleh memilih sekolah.
        
"Coba dilihat, memang penerimaan menurut zona. Tapi bagaimana dengan pendaftarannya, jika siswa tersebut ingin mendaftar sekolah di luar daerah pada pilihan pertamanya. Dan meletakkan sekolah dinomor dua, bagaimana," ujar moch Eksan, Senin (22/5).
       
Dalam PPDB memang disebutkan bahwa ada tiga alternatif yang tersedia bagi siswa. Diantaranya, pilihan pertama pada sekolah di dalam zona (sekolah terdekat dengan domisi) dan pilihan kedua di dalam zona pada sekolah di luar zona. Kemudian pilihan pertama pada sekolah di dalam zona dan pilihan sekolah di luar zona. Lalu pilihan pertama pada sekolah di luar zona dan pilihan kedua di sekolah di dalam zona. 
        
Kalau siswa memilih pada alternatif ketiga, serta pada ranking hasil UNBK mencukupi untuk masuk di khawatirkan siswa dari kalangan menengah kebawah kesulitan mencari sekolah.     

"Biasanya anak siswa orang kaya itu sebelum UNBK bimbingan belajar. Sehingga nilainya bisa tinggi. Sedangkan siswa kurang mampu persiapannya kurang maksimal. Itu nanti kahwatirnya akan kalah," bebernya. 
   
Politisi asal Partai Nasdem ini juga menyoroti hasil dari UNBK. terlebih untuk posisi untuk hasil Kota Surabaya yang berada di peringkat 21. Meski posisinya meningkat, tapi sebagai ibu kota provinsi seharusnya bisa dinomor satu. 
       
"Melihat peringkatnya, berarti infrastruktur pendidikan tidak korelasi dengan posisi. Begitu juga dengan hasil kelulusan hanya 55 persen untuk SMK dan 85 persen bagi SMA. Berarti ada yang salah," pungkas Eksan. (rofik)

Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...
131 comments
Read more