Skip to main content

Risma Dampingi Menteri ESDM Resmikan 24.000 Jaringan Pipa Gas

SURABAYA (Mediabidik) - Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan bersama Walikota Surabaya, Tri Rismaharini meresmikan 24.000 ribu pipa gas yang telah berhasil disalurkan ke rumah susun penjaringan sari, kecamatan Rungkut Surabaya (7/5/2017).

"Total pipa yang dibangun untuk mengalirkan gas bumi ke 24.000 rumah tangga di Surabaya mencapai lebih dari 196 kilometer," katanya dalam acara peresmian yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Syaikhul Islam Ali, dan Direktur Utama PT PGN (Persero) Tbk Jobi Triananda Hasjim dan I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja, selaku Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM.

Menteri Jonan yang pernah besar di Surabaya menambahkan, pemasangan pipa gas memang diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah untuk mengurangi tingkat pengeluaran serta memudahkan mereka agar dapat menikmati gas yang aman.

"Dana APBN harus digunakan untuk membangun sesuatu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat paling bawah," imbuh Jonan.

Selain itu, Jonan menjelaskan alasan dirinya dan pemerintah fokus memasang pipa gas untuk masyarakat menengah ke bawah, bukan untuk masyarakat menengah ke atas dikarenakan konsep rumah yang dihuni masyarakat middle (masyarakat menengah ke atas) tidak cocok dengan SOP pemasangan gas.

"Letak pipa gas harus ada di depan rumah, nah kalau itu dipasang di rumah mereka middle, kita harus membongkar halaman depan rumahnya dulu, terlalu ribet," ungkap Mantan Menteri Perhubungan itu. 

Sementara Walikota Surabaya mengapresiasi pemasangan pipa gas yang sudah dilakukan pemerintah. Baginya, pemasangan gas mampu menekan pengeluaran warga surabaya.

"Seperti  industri kecil (toko kue) di sekitar rungkut, mampu mengurangi pengeluaran sebesar 30-35 persen.  Sedangkan untuk rumah tangga mampu mengurangi hingga 20-25 person," kata Risma di sela-sela acara.   

I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja, selaku Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM juga menerangkan, pemerintah sudah membangun 186 ribu sambungan jarigan gas untuk rumah tangga di 14 provinsi selama periode 2009-2016.

Pembangunan tersebut melalui penugasan kepada dua BUMN, PT PGN (Persero) Tbk dan PT Pertamina (Persero). Khusus 2016, pemerintah membangun 89.000 ribu sambungan rumah tangga di enam kota yang 24.000 di antaranya di Surabaya.

Selain penghematan bagi pengguna, menurut dia, pemanfatan gas rumah tangga juga mengurangi impor elpiji sebesar 20 ribu ton per tahun secara nasional dan khusus Surabaya sebanyak 2.600 ton per tahun. "Penghematan subsidi pemerintah sebesar Rp141 miliar per tahun," urainya. 

Tak mau kalah anggota komisi VII DPR RI, Syaikhul Islam Ali turut mengapresiasi kinerja menteri ESDM atas pemasangan 24.000 ribu di surabaya. Dirinya menilai pemasangan gas di surabaya akan mendukung perekonomian warga dan surabaya bisa dijadikan contoh oleh kota-kota lainnya.

"Kami akan mendorong dan mendukung penuh pembangunan gas, tidak hanya di surabaya tetapi di luar jawa timur atau bahkan sampai di bagian timur Indonesia," ungkap Ali.

Bentuk pelayanan yang sudah diberikan oleh pemerintah kota dan pemerintah pusat mendapat sambutan positif dari warga rusun penjaringan salah satunya, Suyati. Menurutnya, pipa gas memberi manfaat yang luar biasa bagi dirinya dan seluruh warga di rusun, khususnya di sektor ekonomi

"Dulu, setiap bulan saya mengeluarkan uang sebesar Rp 34 ribu untuk membeli gas melon (tabung elpiji 3 kg), sedangkan pipa gas hanya 27 ribu setiap bulannya. Jika dibandingkan bisa hemat 7 ribu," ungkap Suyati.

Di akhir acara, Suyati yang rumahnya ditinjau langsung oleh Risma dan Jonan melontarkan pesan ketika keduanya hendak meninggalkan tempat tinggalnya. "Terima kasih telah memberi kemudahan bagi kami semua warga rusun penjaringan, semoga ke depan pemerintah lebih berjaya lagi," ungkap perempuan yang bekerja sebagai karyawan swasta tersebut. (pan)



Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni