Skip to main content

Bazar Ramadhan Masjid Al Akbar Ternyata Berijin

SURABAYA (Mediabidik) - Bazar ramadhan yang digelar di lingkungan Masjid Al Akbar Surabaya yang dituding ilegal ternyata mempunyai ijin resmi baik dari pemkot maupun Polrestabes Surabaya.

Direktur Utama Masjid Al Akbar Surabaya Endro Siswantoro mengatakan, ijin itu dikeluarkan dari Polrestabes kita punya lengkap dan tiap tahunnya ada. 

" Dishub sendiri sudah memberi surat, dan Dishub sendiri mengakui kalau dia tidak punya kewenangan, kalau kita tidak ijin ke pemkot seolah olah kita melampaui, "terang Endro saat ditemui dikantor PWNU Jatim, Selasa (23/5).

Hal senada dikatakan Arifin Hamid Ketua Panitia Bazar Ramadhan menjelaskan, jadi pertanyaan beda tadi, kalau kita tidak ijin ke pemkot seolah olah kita melampaui. 

" Jadi, kita sudah melakukan ijin ke pemkot, ini harus diluruskan, karena bahasanya berbeda nanti, "jelas Arifin. 

Waktu bersamaan dikatakan Hasan Ubaidilah menambahkan, kebetulan saya disini wakil sekretaris PWNU dan ditunjuk sebagai ketua pelaksana, karena adanya hambatan-hambatan seperti yang diceritakan tadi.

"Saya berinisiatif,  benar ngak dewan dan walikota keberatan adanya bazar ini, makanya kita datangi untuk klarifikasi. Ternyata, kita ditemui ketua Dewan Armudji, Masduki Toha, Baktiono dan mereka mendukung, siapa yang melarang, wong ini untuk kepentingan umum, kepentingan umat, "katanya. 

Hasan menambahkan, kalau memang butuh dukungan kita dukung, kalau mau tertulis, tertulis monggo disampaikan, gitu bilangnya (Armudji-red).  

" Sebelum ini dimulai, kita sudah berkoordinasi sama Dishub, diundang Dishub kira-kira bulan lalu, mungkin bisa diminta nanti kesepakatan dengan Dishub bagaimana, "ucapnya.

Lanjut Wakil Sekertaris PW NU, setelah rapat dari Dishub dilanjutkan di kecamatan, di kecamatan seluruh stake holder ada, termasuk Dinas Perdagangan, Pariwisata semua elemen hadir dan juga tidak ada masalah. 

"Tapi anehnya, bu camat tidak mau mengeluarkan pengantar ke Polrestabes, alasannya karena pertama menempati bahu jalan dan bertentangan dengan Undang-undang yang ada, setelah kita konfirmasi bu camat tidak mau menemui, bahkan kita datangi saya bersama pak Arifin dan pengurus bagian perekonomian pak Marhain Jumadi salah satu ketua DPD PDI P, itu juga tidak ditemui, "pungkasnya. 

Perlu diketahui, Bazar ramadhan yang digelar setiap tahunnya di lingkungan Masjid Al Akbar ternyata mendapat dukungan dari semua pihak diantaranya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota (LPMK) dan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM), selain itu kegiatan Bazar Ramadhan juga dapat meningkatkan ekonomi warga sekitar lingkungan Masjid Al Akbar. (pan)  

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...