Skip to main content

Dewan Nilai, Operasi Satpol PP di Lokalisasi Eks Dolly Kurang Maksimal

SURABAYA (Mediabidik) - Operasi rutin yang dilakukan oleh Satpol PP kota Surabaya guna untuk mencegah portitusi terselubung di lokalisasi eks Dolly Surabaya. Mendapat kritikan dari Reni Astuti anggota Komisi D (Kesra) DPRD Surabaya.

Reni menganggap operasi yang dilakukan oleh Satpol PP kota Surabaya kurang maksimal, berdasarkan laporan warga yang masuk, memang ada operasi dari Satpol PP tapi tidak setiap malam. 

"Justru, harapan saya yang di Putat Jaya perlu tiap malam sampai pagi, harus ada yang standby dari Pol PP karena di Putat Jaya, sampai saat ini banyak PSK yang mangkal, jujur saya dan warga risih,"terang Reni, saat dikonfirmasi melalui WA,  Selasa (2/5).

Perempuan dari partai PKS ini juga menambahkan, ada juga warga yang lapor ke saya, operasi satpol PP sudah diketahui sebelumnya alias bocor.

"Semangat bu wali menutup lokalisasi dolly harus ditindaklanjuti secara integral dari berbagai aspek baik ekonomi, sosial, moral, infrastruktur,"jelas Reni. 

Ketika disinggung, langkah apa yang akan dilakukan dewan terkait kinerja Satpol PP yang dianggap kurang maksimal.

"Pekan ini ada rapat pembahasan  LKPJ. Bisa kita tanyakan saat itu," ucap wanita berjilbab ini. 

Masih menurut Reni, laporan warga lain razia memang sering dilakukan."Tapi kenapa ya tdk ada efek jera?, kalau mau lihat di dolly diatas jam 22.00 malam, banyak makelar dijalan-jalan. Seakan ngak takut aparat, awal April saya reses di wilayah Putat, sehingga laporan warga hingga kini masih intens masuk," pungkasnya. (pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...