Skip to main content

Dewan Nilai, Operasi Satpol PP di Lokalisasi Eks Dolly Kurang Maksimal

SURABAYA (Mediabidik) - Operasi rutin yang dilakukan oleh Satpol PP kota Surabaya guna untuk mencegah portitusi terselubung di lokalisasi eks Dolly Surabaya. Mendapat kritikan dari Reni Astuti anggota Komisi D (Kesra) DPRD Surabaya.

Reni menganggap operasi yang dilakukan oleh Satpol PP kota Surabaya kurang maksimal, berdasarkan laporan warga yang masuk, memang ada operasi dari Satpol PP tapi tidak setiap malam. 

"Justru, harapan saya yang di Putat Jaya perlu tiap malam sampai pagi, harus ada yang standby dari Pol PP karena di Putat Jaya, sampai saat ini banyak PSK yang mangkal, jujur saya dan warga risih,"terang Reni, saat dikonfirmasi melalui WA,  Selasa (2/5).

Perempuan dari partai PKS ini juga menambahkan, ada juga warga yang lapor ke saya, operasi satpol PP sudah diketahui sebelumnya alias bocor.

"Semangat bu wali menutup lokalisasi dolly harus ditindaklanjuti secara integral dari berbagai aspek baik ekonomi, sosial, moral, infrastruktur,"jelas Reni. 

Ketika disinggung, langkah apa yang akan dilakukan dewan terkait kinerja Satpol PP yang dianggap kurang maksimal.

"Pekan ini ada rapat pembahasan  LKPJ. Bisa kita tanyakan saat itu," ucap wanita berjilbab ini. 

Masih menurut Reni, laporan warga lain razia memang sering dilakukan."Tapi kenapa ya tdk ada efek jera?, kalau mau lihat di dolly diatas jam 22.00 malam, banyak makelar dijalan-jalan. Seakan ngak takut aparat, awal April saya reses di wilayah Putat, sehingga laporan warga hingga kini masih intens masuk," pungkasnya. (pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni