Skip to main content

APRN Minta Kejelasan, Nasib Warga Terdampak Pembangunan Trem

SURABAYA (Mediabidik) – Dampak rencana pembangunan angkutan massal (Trem) yang digagas Pemkot Surabaya yang bekerjasama dengan PT KAI Daop 8 Surabaya, sangat meresahkan warga di sekitar terminal Joyoboyo, kelurahan Sawunggaling kecamatan Wonokromo Surabaya.

Pasalnya, program angkutan massal senilai Rp 200 milliar yang dianggarkan melalui dana APBN Pusat, menurut warga sekitar tidak ada sosisalisi sebelumnya dari pemkot Surabaya.

Hal itu disampaikan Prayogi Sekertaris Aliansi Penghuni Rumah Negara (APRN) mengatakan, kami ingin menyampaikan, bahwasanan kami ingin negoisasi maupun pertemuan yang baik antara PT KAI pada warga terutama warga yang terdampak.

"Daripada intimidasi, tau-tau muncul beberapa dokumen-dokumen yang kita tidak mengerti, seperti dokumen peta bidang yang muncul, tau-tau muncul dan kita tidak ngerti. Dan waktu kita cek di BPN belum ada jawaban sampai sekarang,"terang Prayogi, Rabu (17/5).

Prayogi menjelaskan, persoalan ini berawal terjadinya angkutan massal Trem, tau-tau muncul peta bidang, padahal kita tau program ini adalah program pemerintah dan itupun kita belum dapat sosialisasi dari pemerintah soal program ini.

"Dengan munculnya peta bidang itu, warga merasa ketakutan, karena tau sendiri warga merasa nanti adanya intimidasi ataupun pengusuran secara paksa tanpa manusiawi, intinya warga disana ketakutan" jelasnya.

Dia menambahkan, peta bidang keluar tahun 2016 kita terima, tapi pengajuannya 2015 dengan luas hampir 8000 m2 dan dihuni 1300 kepala keluarga, tepatnya ikut kelurahan Sawunggaling kecamtan Wonokromo, batasnya terminal lama stasiun Joyoboyo sampai RT 08 perbatasan Waringin.

" Kami meminta suatu kejelasan, jangan asal membuat suatu gerakan semacam kayak keluarnya peta bidang tetapi kami tidak mengerti, takutnya nanti ada permasalahan yang timbul tau-tau kita tidak ngerti, timbul masalah baru dengan warga, bentrok,"pungkasnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni