Kiai Kampung : Kredibilitas Gus Ipul Lebih Rendah Daripada Khofifah

SURABAYA (Mediabidik) - Forum Komunikasi Kiai Kampung Jatim mengingatkan agar Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) agar bermain cantik untuk mencari dukungan dari PKB. Mengingat beredar surat yang ditujukan kepada ketua DPW PKB Jatim dan ditanda tangani 21 kiai sepuh.

Surat tersebut bertujuan agar suara NU tidak terpecah, dan dipilihnya Gus Ipul sebagai cagub. Apalagi hingga saat ini Gus Ipul belum mendapatkan kendaraan partai politik untuk dapat maju sebagai bakal calon gubernur Jatim.

Koordinator FK2JT, Fahrur Rozy mengatakan, semua masyarakat tahu bahwa Wagub Jatim juga merupakan ketua PBNU. Maka seharusnya paham aturan yang berlaku. Jika ingin bermain politik yang cantik, seharusnya tidak melanggar aturan NU.

"Dia (Gus Ipul) seharusnya tidak membawa-bawa nama kiai sepuh yang terstruktur di PBNU agar mendukung dia. Dan ini merupakan pelanggaran kalau itu terjadi," tegas pria yang akrab dipanggil Gus Fahrur, di Surabaya, Selasa (23/5).

Jika Gus Ipul sudah ditetapkan sebagai calon gubernur, maka harus mengundurkan diri dari struktur PBNU. Meski demikian, saat ini Gus Ipul jangan membawa-bawa nama NU yang sudah kembali ke Kittoh ke ranah politik.

Gus Fahrur menilai Gus Ipul tidak ada niatan untuk memborong semua partai agar menjadi calon tunggal. Hanya saja dari gerak geriknya, Gus Ipul bernafsu untuk mendapatkan dukungan dari PKB.

"Arahnya apakah nanti cawagubnya adalah Pak Halim (Abdul Halim Iskandar). Yang jelas beliau (Gus Ipul) melamar disertai kiai sepuh yang terstruktur di PBNU, maupun PWNU," ujar pengasuh Ponpes Canga'an, Bangil tersebut.

Untuk kredibilitasnya, FK2JT kredibilitas Gus Ipul lebih rendah jika dibandingkan Khofifah Indar Parawansa. Dimana Khofifah tingkat kredibilitasnya 60 persen, sementara Gus Ipul hanya 40 persen.

Presentase tersebut dilihat dari kemampuan intelektual, cara mengambil kebijakan yang cepat dan tepat. Namun rendahnya krebilitas Gus Ipul bukan karena posisinya sebagai wakil gubernur.

"Keberhasilan pembangunan Jatim mayoritas karena kinerja Gubernur Jatim, Soekarwo. Gus Ipul hanya sedikit membantu," ujarnya.(rofik)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog