Skip to main content

Tak Satupun yang Hadir, AMS Tuding DPRD Jatim Abaikan Hardiknas

SURABAYA (Mediabidik) – Puluhan mahasiswa dari berbagai elemen sangat kecewa ketika melakukan orasi pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Selasa (2/5) di gedung DPRD Jatim jalan Indrapura Surabaya, pasalnya tak satupun dari 100 anggota DPRD Jatim yang hadir, mereka menuding sepertinya para wakil rakyat yang terhormat lalai dengan peringatan tersebut.
       
Padahal hampir setiap tahun, pasti ada rombongan mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi terkait berbagai persoalan pendidikan kepada para pemangku kebijakan, seperti DPRD dan Gubernur Jatim supaya segera ditindaklanjuti dan dicarikan solusinya.
        
Tak ayal, puluhan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi (PT) di Surabaya tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Surabaya (AMS) saat menggelar aksi di depan kantor DPRD Jatim di jalan Indrapura Surabaya dalam peringatan Hardiknas, terpaksa harus gigit jari karena aspirasi mereka hanya ditampung sekretariat DPRD Jatim sebab tak seorangpun ada anggota dewan yang hadir untuk menerima aspirasi mahasiswa. 
      
"Innalillahi Wainna Ilaihi Rojiun, wakil rakyat kita di DPRD Jatim sudah mengabaikan Hari Pendidikan Nasional, padahal mereka adalah orang-orang terpelajar. Mereka lebih suka keluyuran dinas ke luar kota daripada menerima aspirasi mahasiswa dalam memperjuangkan pendidikan berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat," tegas Dion salah satu orator aksi AMS, Selasa (2/5) . 
        
Menurut Dion, realitas pendidikan di Indonesia menjadi sebatas kekuatan reproduktif, belum menjadi kekuatan produktif. Hal ini terlihat dari perbedaan tajam antara sekolah bagus dan mahal dengan sekolah yang kualitasnya pas-pasan dan murah, termasuk sekolah negeri. 
      
"Salah satu penyebab kenapa sekolah negeri mahal adalah adanya kebijakan otonomi sekolah di tingkat dasar dan menengah. Sementara di lingkup Pendidikan Tinggi (PT) karena berubahnya status PT Negeri menjadi BHBN," jelas Dion. 
       
Senada, Mulder salah satu koordinator aksi menambahkan bahwa kebijakan otonomi sekolah telah memberikan peluang bagi sekolah untuk mencari dana di luar subsidi pemerintah. Ironisnya, satu-satunya sumber dana yang dibidik adalah dana masyarakat alias wali murid. "Disahkannya Permendikbud No.75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah, justru memuluskan pungutan biaya sekolah kepada wali murid yang mayoritas adalah buruh dengan upah murah," beber Mulder. 
         
Lebih jauh mahasiswa Unesa ini juga mengkritik keras pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla lantaran mengurangi alokasi anggaran pendidikan dan lebih mementingkan pembangunan infrastuktur yang notabene lebih menguntungkan investor dan kaum kapitalis. 

"UU Dikti sengaja didesain agar tanggung jawab pendidikan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab masyarakat. Ini tak boleh dibiarkan karena pendidikan itu sudah diamanatkan UUD 1945," tegas Mulder. 
        
Ditambahkan Heri orator aksi lainnya,karena itu gerakan mahasiswa harus menggalang dukungan dan solidaritas seluas-luasnya dan menjadikan perlawanan isu pendidikan sebagai isu rakyat. 

"Gaung solidaritas dan persatuan gerakan rakyat, menjadi salah satu jalan keluar dari kehancuran kehidupan sosial generasi muda dan rakyat Indonesia, di bawah represi sistem kapitalisme," pungkasnya. (rofik)


Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...