Skip to main content

Rekrutmen Dirut PDPS Disinyalir Rawan Kepentingan

SURABAYA (Mediabidik) - Rekrutmen direksi PD Pasar Surya Kota Surabaya dengan posisi Direktur Utama (Dirut) dan Direktur Administrasi Keuangan (DAK) telah memasuki tahapan lanjutan yakni pembuatan makalah.

Dari hasil uji psikologi dan uji kompetensi, panitia seleksi (pansel) yang diketuai Badan Pengawas Rusly Yusuf, meloloskan meloloskan 7 orang calon untuk posisi DAK, yang masing-masing adalah Agus Diansyah, Eliya Erni.S, Herman Budianto, J.B Amiranto, Komar Hariyanto, Rosalia Poniwati, dan Sri Rejeki.

Sementara untuk posisi Dirut, Pansel meloloskan 6 orang calon Dirut yakni Agung Santoso, Dwi Hary Soeryadi, H Anang Choirul.K, Ibrahim Wairoy, Mikael Bambang Parikesit, dan Muhammad Sunar.

Menurut Humas PD Pasar Surya, jika sesuai jadwal, seharusnya para calon sudah harus melaksanakan fit n propertest pada tanggal 23-26 Mei 2017 kemarin, namun karena koordinasi dengan 5 tim pengujinya masih belum fix, sehingga terjadi penundaan.

"Untuk fit n propertest oleh penguji akan dilaksanakan secara terbuka, semua boleh hadir, media juga akan kami undang," ucapnya, Selasa (30/5/2017)

Dia menolak menjawab ketika media ini menanyakan soal masih lolosnya 2 calon incumbent atas nama Mikael Bambang Parikesit dan Dwi Hary Soeryadi, pernah memilik catatan kurang kredibel. Bambang Parikesit terkait tunggakan pajak, dan Dwi Hary Soeryadi pernah mengundurkan diri dari lingkungan manajemen PD Pasar Surya.

"Kalo soal pak bambang dan pak Dwi Hari, tanya pak Rusli. Selaku ketua bawas dan ketua panitia rekruitmen," elaknya.

Saat dikonfirmasi, Ketua Bawas PD Pasar Surya Surabaya Rusly Yusuf mengaku bahwa yang meloloskan bukan dari pihaknya, tetapi tim independen yang ditunjuk sebagai pelaksana uji psikology dan kompetensi.

"Begini mas, itu berdasarkan hasil psikotest dan uji kompetensi yang di lakukan pihak independen, ....masalah pajak itu terjadi di tahun pajak 2007 toh kan nanti masih ada fit and proper test oleh pakar/ahli, baru 3 nama kami ajukan ke bu walikota," terangnya kepada media ini, Rabu (31/5/2017).

Untuk diketahui, nama Mikael Bambang Parikesit yang saat ini mendapatkan perpanjangan untuk jabatan Plt Dirut PD Pasar Surya Surabaya, namun masih terkait dengan kasus pemblokiran rekening PD Pasar Surya oleh Kanwil DJP Jatim I akibat nunggak pajak Rp 8 Miliar.  

Sementara untuk Dwi Hary Soeryadi, adalah mantan direktur teknik PDPS yang pernah mengundurkan diri dari PD Pasar pada 2013 sebelum masa jabatannya berakhir. Artinya, nama Dwi Hary Soeryadi pernah mendapatkan catatan kurang baik di lingkungan Pemkot Surabaya. 

Anehnya lagi, beredar kabar jika dalam waktu yang hampir bersamaan, nama Dwi Hary Soeryadi juga tercatat dalam daftar rekrutmen calon direksi di lingkungan PDAM Surya Sembada Surabaya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni