Skip to main content

Pemkot Terus Monitoring Pengidap HIV di Kawasan Eks Lokalisasi

SURABAYA (Mediabidik) - Keberadaan lokalisasi di Kota Surabaya kini tinggal cerita. Itu seiring upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengalihfungsi kawasan tersebut sejak empat tahun lalu. Meski lokalisasi kini tinggal nama, tetapi Pemkot Surabaya terus melakukan fungsi monitoring. Utamanya melakukan pemeriksaan HIV di kawasan eks lokalisasi tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rahmanita mengatakan, setelah lokalisasi Dolly ditutup Pemkot Surabaya pada pertengahan 2014 silam, menyusul lokalisasi Sememi dan Dupak Bangunsari, Pemkot meningkatkan pemeriksaaan HIV kepada mereka yang 'terjaring' di kawasan tersebut. Termasuk juga melakukan pemeriksaan kepada ibu hamil. 

"Kami terus melakukan monitoring di kawasan eks lokalisasi. Termasuk melakukan penyuluhan di kelurahan dan juga tempat-tempat umum seperti terminal. Kami juga meningkatkan pemahaman kepada warga agar tidak ada stigma negatif dan diskriminasi terhadap pengidap HIV," jelas Febria Rahmanita ketika jumpa pers di Kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Rabu (3/5)

Dijelaskan Febria, dari tahun ke tahun, jumlah pengidap HIV yang ada di Surabaya terus mengalami penurunan. Dari jumlah 335 pengidap HIV pada 2014, turun menjadi 933 orang pada 2015 dan kembali turun pada 2016 menjadi 923 orang. Penurunan tersebut salah satunya karena adanya upaya Pemkot untuk memulangkan wanita tuna sosial (WTS) ke daerah asalnya. Karena memang, mayoritas pekerja 'dunia hitam' ini berasal dari luar Surabaya. 

Lalu, bila berdasarkan wilayah bekas lokalisasi, untuk wilayah eks lokalisasi Sememi yang dulunya 57 orang, kini menjadi lima (5) orang, lalu eks kawasan Dupak Bangunsari dari 68 orang menjadi empat (4) orang. Serta di eks lokalisasi Dolly dari 110 menjadi 36 orang. "Jumlah tersebut diketahui dari hasil pemeriksaan di Puskesmas dan juga hasil razia yang dilakukan Satpol PP di kawasan eks lokalisasi ataupun di kos-kos an yang awalnya positif narkoba kemudian kami tes HIV. Tidak semuanya merupakan WTS, ada juga ibu rumah tangga, karyawan, buruh kasar juga seniman," jelas Febria. 

Berdasarkan data tersebut, jumlah penyandang HIV di Surabaya memang terbilang masih cukup tinggi. Dan itu tidak lepas dari fakta banyaknya jumlah penduduk Surabaya serta semakin bertambahnya warga pendatang. Apalagi, dari hasil temuan, jumlah warga Surabaya dan luar Surabaya adalah satu (1) berbanding 10. "Semakin banyak penyandang HIV ditemukan, itu berarti surveillance (pengawasan) kita bagus. Dan yang terpenting adalah kami terus melakukan pendampingan dengan dipantau minum obatnya atau bisa kita rujuk ke rumah sakit ," jelas pejabat yang juga dokter gigi ini. 

Di Surabaya ada sembilan rumah sakit untuk melakukan pengobatan pengidap HIV. Diantaranya RSUD Soewandhie, RSUD Bakti Darma Husada (BDH), RSAL Rumah Sakit Bhayangkara dan RS Unair. Serta ada tujuh Puskesmas yakni Putat, Perak Timur, Sememi, Dupak, Jagir, Kedurus dan Kedung Doro. 

"Itu untuk pengobatan ARF (Anti Retrofarial). Kalau untuk pemeriksaan sudah bisa ke seluruh Puskesmas. Kami punya 63 Puskesmas dan kami punya data plus alamat penyandang HIV," jelas Kadinkes. (*)      

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni