Skip to main content

F-PKB DPRD Jatim Desak Gubernur Bangun Pabrik Garam di Madura

SURABAYA (Mediabidik) - Minimnya persedian garam lokal untuk industri dan konsumsi membuat prihatin FPKB DPRD Jatim, fraksi terbesar di DPRD Jatim mendesak Gubernur Jatim segera mendatangkan investor swasta untuk membangun pabrik garam di Madura.
      
"Kenapa harus di Madura, sebab ini kan sudah dikenal dengan sebutan pulau garam. Kenapa harus swasta, karena BUMN PT Garam yang ada sudah tidak bisa diandalkan lagi untuk menjalankan tugasnya," ungkap Thoriq Haq Ketua F-PKB DPRD Jatim. 
       
Bahkan, karena urgentnya persoalan ini FPKB DPRD Jatim berencana menggelar diskusi publik terkait garam. Menurut Thoriq,  Pemprov harus berinisiatif lakukan langkah cepat terhadap kehadiran industri khususnya pabrik garam swasta di Madura
        
"Kebutuhan garam kita 4 juta ton, ironisnya saat ini harus di import dari banyak negara. Padahal potensi sumber daya di Madura sangat memungkinkan. Sebab Madura lebih dikenal sebagai pulau garam. PKB minta pemprov pro aktif jangan menunggu ada investor yang mau. Tapi harus menghubungi investor yang sering berinvestasi di Jatim," harap pria yang juga ketua Komisi C DPRD Jatim ini. 
       
Menurut bakal calon Bupati Lumajang ini, dengan menggandeng swasta pengelolaan dan produksi garam lebih profesional. Dampaknya masyarakat Madura bisa merasakan peningkatan kesejahteraannya.
        
"Pihak swasta saya yakin akan punya tehnologi yang canggih untuk bisa menghasilkan produk garam yang bagus, termasuk rekayasa tehnologi dalam menghadapi persoalan iklim yang tidak menentu." Terang Thoriq dihadapan sejumlah wartawan, Sabtu (13/5)
        
Dengan teknologi yang mereka miliki potensi air laut Madura yang baik untuk garam akan termanfaatkan dengan maksimal. Namun Thoriq juga menghimbau masyarakat Madura memahami bahwa pendirian pabrik ini nantinya adalah untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan mereka juga. 
Karena itu, kata Thoriq Pemerintah harus turun menjelaskan agar investasi ini adalah untuk kesejahteraan rakyat. Kalau tidak maka masyarakat petani garam akan menjadi korban iklim ekonomi.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni