Skip to main content

Satpol PP Gencar Operasi Rutin Untuk Pastikan Eks Dolly Bebas Portitusi

SURABAYA (Mediabidik) - Untuk menjaga lokalisasi eks Dolly agar terbebas dari praktek portitusi, pemerintah kota (Pemkot) Surabaya terus melakukan operasi rutin untuk memastikan lokalisasi eks Dolly bersih dari praktik prostitusi terselubung.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irvan Widianto mengatakan, Satpol PP aktif melakukan patroli di kawasan Dolly yang kini sudah berubah fungsi dari eks lokalisasi menjadi daerah yang hidup dari segi ekonomi warga seperti,  maraknya Usaha Kecil Menengah, dan industri kreatif.

"Kita pastikan eks lokalisasi Dolly clear dari praktek prostitusi, dan keamanan terus kita tingkatkan untuk menjaga kenyamanan masyarakat di wilayah Dolly."ujarnya saat jumpa pers soal 'Penegakan Perda dan Upaya Pengamanan Kota' di ruang Humas Pemkot Surabaya, Senin (01/05/17).

Ia mengakui, memang belum lama ini diketemukan ada praktik prostitusi terselubung di bekas kawasan Dolly namun segera dirazia dan ditindak oleh Satpol PP. "Dalam razia tersebut ada tujuh wanita pekerja seks komersial yang kita amankan."terangnya.

Lebih lanjut Irvan menjelaskan, jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) yang terjaring oleh Satpol PP disekitar eks Dolly selama empat bulan terakhir yaitu Januari hingga April 2017 sudah terjaring 36 PSK dari empat wilayah yaitu, eks lokalisasi Dolly 12 orang, Makam kembang Kuning 11 orang, Diponegoro 3 orang, dan Tambak Asri 10 orang.

"Sementara selama tahun 2016 jumlah PSK atau Wanita Harapan  yang telah terjaring oleh Satpol PP total sebanyak 111 orang. Setiap PSK yang terjaring akan dilakukan outreach dan tes HIV oleh Dinas Kesehatan dan DP5B Kota Surabaya."jelas Irvan.

Irvan juga menambahkan, dalam menjaga ketertiban umum bukan hanya fokus di kawasan eks Dolly namun juga seluruh Surabaya yang diindikasikan rawan terhadap kriminal. 

Langkah-langkah Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum, kata Irvan, Satpol PP membentuk 'Tim Asuhan Rembulan' yang terdiri dari Polrestabes, Tim Odong-odong Satpol PP, Satlinmas, Dispora, Dishub, dan Dinas Sosial Kota Surabaya.

Irvan menerangkan, selama enam bulan sejak Oktober 2016  hingga Maret 2017 Tim Asuhan Rembulan sudah berhasil merazia sedikitnya 40 orang dalam operasi penertiban. Rinciannya, dibulan Oktober 2016 terjaring 12  orang, November 5 orang, Desember 4 orang, Januari 2017 14 orang, Februari 2  orang, dan bulan Maret 3 orang. "Total 40 orang."jelasnya.

Sementara itu Camat Sawahan, Yunus mengatakan, kawasan Dolly kini sudah beralih fungsi tidak lagi menjadi sentra pekerja seks komersial namun menjadi kawasan dengan geliat ekonomi warga yang terus tumbuh. Karena para eks wanita pekerja seks oleh Pemkot Surabaya dilatih untuk berkarya dengan beragam usaha yang digelutinya.

Yunus menerangkan, pemberdayaan warga di eks Dolly terus dilakukan dan untuk menjaga ketertiban pihaknya bersama Satpol PP setiap malam keliling melakukan operasi penertiban umum.

Selain itu, kata Yunus, Pemkot Surabaya juga melakukan pembinaan kepada warga untuk menjadi usahawan dengan dilatih dan diberikan modal usaha. Bukan saja mantan pekerja seks, namun juga warga yang selama ini tinggal di Dolly juga mendapat prioritas khusus untuk dikader menjadi usahawan.

"Coba Anda lihat sekarang di Dolly, banyak pelaku UKM eks pekerja Dolly dan warga setempat berhasil mengembangkan usahanya dengan berbagai macam hasil kreatifitas produk yang dihasilkan. Dan Dolly kini sudah menjadi sentra industri kreatif dan UKM yang inovatif."ungkapnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni