Skip to main content

Dewan Nilai PGN Ceroboh Dalam Pengawasan dan Pelaksanaan Proyek Jargas

SURABAYA (Mediabidik) - Hearing di Komisi C DPRD Surabaya terkait Jaringan Pipa Gas yang ada di Surabaya, Senin (22/5) hanya dihadiri PGN dan mantan Direktur Marketing PT Indopipe Rini Retno Wulan, dalam hearing tersebut banyak mengungkap fakta terkait pelaksanaan proyek jaringan gas bumi yang baru saja diresmikan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Ironisnya PT Indopipe sebagai produsen dan PT Hutama Karya selaku pelaksana proyek tidak hadir tanpa keterangan yang jelas.

"Sesuai dengan penjelasan yang kami terima memang syarat pipa untuk Jargas hanya mengacu pada ISO 4437. Itu pesan yang kami terima untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi soal kualitas sebetulnya PT Hutama Karya lebih bisa menjelaskan karena punya surat dukungan persyaratan material barang dari PT Indopipe yang menyatakan memenuhi syarat," jelas Head Sales Area PGN Surabaya Misbakhul Munir meyakinkan anggota dewan di Komisi C.

Bahkan, pihak PGN berani memastikan bahwa semua spesifikasi sudah sesuai standar yang diminta Lemigas dan tidak perlu punya ISO 4437 untuk pemasangan pipa jargas.

"Kami yakin proyek pipa jargas di Surabaya aman untuk warga. Dan kalau ada kebocoran saya memastikan tidak akan terjadi ledakan karena tekananya sangat kecil," tambah Munir.

Namun ketika ditanya oleh Ketua Komisi C Syaifudin Zuhri apakah memang persyaratan untuk pipa tidak perlu bersertifikat ISO 4437 dan hanya mengacu saja, seketika pihak PGN tidak bisa menjawab dan menyatakan harus berkomunikasi dengan atasan.

"Makanya kalau ngomong jangan sembarangan. Anda berani memastikan itu sesuai spesifikasi dan aman tapi tidak menguasai. Pasti saja karena anda sales bicaranya bagus-bagus saja. PGN dalam hal ini harus paham dan melakukan pengawasan meskipun bukan pelaksana langsung pengerjaan proyek jargas," kata Ketua Komisi C DPRD Surabaya Syaifudin Zuhri saat memimpin hearing.

Politisi PDIP ini juga menjelaskan bahwa seharusnya pihak PGN yang punya mandat dari negara untuk pembangunan 24 ribu sambungan gas rumah tangga bisa memastikan semuanya aman dan sesuai standar. Karena itu pihak PGN diharapkan bisa memberikan kepastian aturan dan data serta bisa menghadirkan PT Hutama Karya dan PT Indopipe datang dalam hearing kali ini.

"Untuk bisa menjawab keresahan dan kemanan seharusnya bisa menghadirkan mitra kalian secara utuh. Jangan hanya sepotong-sepotong dan ini bukan masalah sepele karena berkaitan dengan publik," tegasnya.

Sementara itu, Rini Retno Wulan mantan Direktur Marketing PT Indopipe ketika diberi kesempatan berpendapat langsung membeberkan semua fakta terkait dugaan pemalsuan ISO 4437 dan sertifikat yang sudah kadaluarsa.

"Tetapi PT Indopipe hanya punya sertifikat tahun 2009 dan tidak sesuai dengan waktu produksi terbaru. Jadi jelas Indopipe tidak punya ISO dan sertifikat Lemigasnya kadaluarsa," kata Rini.

Karena itu, pihaknya mengatakan kalau terjadi kebocoran tu bisa dilihat apakah dari bahan pipanya atau ketika instalasi dilakukan. Tapi, menurut Rini kalau bahanya sudah tidak sesuai maka tidak perlu mencari faktor lain ketika ada masalah.

"Itu persyaratan utama. Makanya kita harus safety masalah bahanya. Kalau produknya bagus maka gak perlu worry dan kemudian dilihat instalasinya. Kalau Indopipe mengaku memenuhi syarat maka  silahkan diambil yang ditanam itu dites sama-sama memeriksa memenuhi syarat atau tidak," katanya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni