Skip to main content

Sebulan Tak Ada Hasil, Masyarakat Nelayan Dapil X Wadul Husnul Akib

SURABAYA (Mediabidik) - Wilayah Pantai Utara (Pantura) yang berada di daerah Gresik dan Lamongan  hampir mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan harus mengencangkan ikat pinggang selama sebulan lebih, Pasalnya, di duga lautnya tercemar oleh limbah pabrik sehingga para nelayan ini tidak mendapat pemasukan dan menyebabkan  ikan-ikan banyak yang mati keracunan, sebab itu nelayan tidak berani menjualnya.
      
" Saya prihatin melihat nasib masyarakat nelayan di Pantura karena mereka tidak mendapatkan penghasilan hingga sebulan lebih sehingga nelayan tidak mendapat tangkapan. Ikan maupun udang karena banyak yang mati," ucap Husnul Akib Wakil Rakyat Jatim yang maju dari Dapil X tersebut.
       
Politisi Asal Fraksi PAN ini  menandaskan, diduga kuat air laut di wilayah pantura tercemar sehingga banyak ikan yang mati. " Diduga kuat tercemar limbah pabrik, Wilayah Lamongan lebih parah kondisinya. Semula itu banyak sekali rajungan sekarang tak ada lagi," ungkap pria yang akrab di panggil kang Akib,Minggu (4/12).
     
Untuk itu, Aqib mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim bersama dinas terkait turun tangan mencari solusi dan  memperhatikan nasib para nelayan serta mendesak juga pihak Polda Polair supaya bergerak cepat menyelidiki kasus tersebut
     
"Kami mendesak pemerintah segera menangani masalah ini. Sebab jika dibiarkan, para nelayan ini bisa marah. pemerintah bersama instansi terkait harus bergerak cepat. Jangan kecewakan rakyat kecil," tegas anggota Komisi A DPRD Jatim yang membidangi Hukum dan pemerintahan ini.
      
Perlu di ketahui bahwa para nelayan tetap membuang semua ikan hasil tangkapannya, baik di tengah laut maupun di daratan. Mereka terpaksa harus meninggalkan wilayah laut yang diduga sedang tercemar limbah pabrik tersebut.
      
" Jika sebelumnya hanya radius 4 mil hingga 5 mil, kini lebih jauh lokasi penangkapannya, yakni pada radius 15 mil hingga 20 mil. Jarak yang begitu jauh tentu menambah biaya akomodasi dan juga bekal para nelayan. Kalau tetap bertahan di lokasi yang tercemar tentu akan semakin memperburuk nasib para nelayan," Imbuh Akib.
      
Sementara itu Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim Bambang Sudono belum bisa dikonfirmasi terkait persoalan ini. Saat ditelepon hanya terdengar nada sambung, dan pesan singkat juga belum dibalas.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Komisi B Dorong Pemkot Naikan APBD Surabaya Rp10 T

SURABAYA (Mediabidik) – Komisi B mendorong pemerintah kota (Pemkot) Surabaya untuk menaikan APBD 2019 naik menjadi Rp10 triliun. "Kemarin dari Rp9.9 triliun sekarang kita dorong menjadi Rp10 triliun," ujar Luthfiyah Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Rabu (02/10/2019) siang. APBD Rp10 triliun, Politisi Gerinda ini meminta Pemkot untuk mempersiapkan pembahasannya seperti apa untuk Rp10 triliun ini. "Akan kita tanyain mereka (pemkot) siap apa tidak, karena kita mendorong untuk kesana, insya allah kata mereka siap," paparnya. Untuk itu, pihaknya segera akan mengundang semua dinas - dinas terkait, untuk membahas APBD Rp10 triliun ini. "Untuk BUMD nya besok Senin kita diundang," pungkasnya. (pan) Foto : Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah